Pemerintah Janji Bantu, Petani Perancis Akhirnya Putuskan Akhiri Demo
Para petani mengendarai traktor mereka di jalan lingkar Rennes, Prancis Barat pada Kamis, 1 Februari 2024. Mereka melakukan demonstrasi karena meresahkan komoditas impor yang murah, kenaikan biaya, dan birokrasi terkait pertanian maupun yang berkaitan. -SEBASTIEN SALOM-GOMIS-AFP
Terkait keresahan komoditas impor yang murah, pemerintah Perancis berjanji akan melindungi petani dari persaingan tidak sehat. Untuk melaksanakan janji ini, pemerintah Perancis tegas menolak penandatangan perjanjian perdagangan UE-Mercosur.
“Kami akan mengusulkan pembentukan kekuatan kontrol Eropa untuk melawan penipuan, khususnya penipuan kesehatan, dan oleh karena itu melawan impor produk yang tidak menghormati peraturan kami dan peraturan yang diterapkan oleh petani kami,” tambah Attal sebagai langkah untuk melindungi petani dari persaingan tidak sehat.
BACA JUGA:Di Madura dan Bojonegoro, Ekspedisi Perubahan Tampung Keluhan soal Pendidikan hingga Praktik Ordal
BACA JUGA:KPK Panggil Gus Muhdlor Hari Ini, Terkait Dugaan Kasus Korupsi Rp 2,7 M
Terkait keresahan kenaikan biaya bahan untuk kebutuhan pertanian, pemerintah berjanji akan memulihkan pendapatan petani Perancis. Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat pelaksanaan undang-undang EGAlim. Pemerintah juga berusaha membawa peraturan undang-undang tersebut dalam tingkat Uni Eropa.
“Kami akan mendedikasikan 150 juta euro kepada mereka dalam bentuk dukungan fiskal dan sosial mulai tahun ini dan dalam jangka panjang. Bekerja sama dengan sektor ini akan memperjelas modalitasnya,” tambah Attal sebagai langkah untuk membantu petani terkait kenaikan biaya bahan pertanian.
Terkait birokrasi yang terlalu rumit, pemerintah berjanji akan menyederhanakan prosesnya bagi para petani yang ingin mengajukan proyek pertanian.
BACA JUGA:Dituduh Terlibat Kasus Pencucian Uang Ratusan Miliar, Raffi Ahmad Bantah Begini
BACA JUGA: Agen Rahasia Israel Menyamar Jadi Staf RS, Tembaki Warga Sipil dan Tewaskan 3 Orang
“Batas waktu pengajuan banding terhadap proyek yang dilakukan oleh seorang petani akan dikurangi separuhnya, dari empat bulan menjadi dua bulan, kami akan sertakan jaminan agar semua banding yang tumpang tindih ini tidak bisa bertahan dua kali, seperti yang terjadi saat ini, tetapi dibatasi maksimal sepuluh bulan,” jelasnya.
“Dan kami akan menghapus tingkat yurisdiksi dalam prosedur agar berjalan lebih cepat,” lanjut Attal.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
