Civitas Akademika Universitas Andalas Keluarkan Manifesto untuk Desak Jokowi Tak Cawe-Cawe di Pilpres 2024

HARIAN DISWAY - Aliansi civitas akademika Universitas Andalas (Unand), Padang, mengeluarkan manifesto atau pernyataan terbuka untuk penyelamatan bangsa menjelang Pilpres 2024.

Mereka menyerukan 5 hal, salah satunya mendesak Presiden Jokowi untuk berhenti "cawe-cawe" dan melakukan intervensi politik pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan oleh kurang lebih 100 civitas akademika Unand yang terdiri dari sejumlah pengajar, pegawai, dan aktivis mahasiswa di depan Convention Hall Unand, pada Jumat, 2 Januari 2024. 

BACA JUGA:Susul UGM dan UII, Para Akademisi UI Rilis Pernyataan, Prihatin Hancurnya Tatanan Hukum dan Demokrasi

"Kembalilah Presiden Jokowi, kembalilah untuk melaksanakan aturan mengelola kenegaraan kebangsaan dengan role of law yang telah kita lakukan dalam konstitusi kita," ujar Pengajar dari Fakultas Ilmu Budaya Unand Hary Efendi Iskandar yang tengah berorasi. 

Harry mengingatkan Presiden Jokowi untuk berhenti menggunakan kekuasaan yang berpotensi memicu segala bentuk praktik kecurangan Pemilu sekaligus melukai marwah dari demokrasi. 

Kemudian, pihaknya juga menyorot intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), ketidaknetralan penyelanggara pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian sampai kepala desa yang secara terang-terangan memihak bahkan memaksa pendukungnya untuk memilih salah satu paslon. 

BACA JUGA:Civitas Akademika UGM dan UII Kompak Kritik Manuver Presiden Dalam Pilpres 2024, Unair Bagaimana?

Hal yang ironis ini, menurut Harry, memicu turunnya perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Unand, sebagai bukti bahwa civitas akademika masih memiliki sinyal batin kuat bahwa tatanan demokrasi sedang tidak baik-baik saja.

"Ini adalah respons spontan bahwa kami para guru, pendidik, mahasiswa, betul-betul nyata merasakan kegelisahan. Itu yang membuat sikap kampus menyatakan keprihatinannya. Menyatakan sikap idealismenya, menyatakan sikap moralnya bahwa bangsa kita sedang dilanda krisis institusional, dalam proses transisi demokrasi yang hampir berjalan 30 tahunan," tegas Harrry.

Sedangkan, isi manifesto sisanya adalah menuntut KPU dan Bawaslu menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi.

Kemudian, mendesak pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.

BACA JUGA:Gerah dengan Kondisi Politik Indonesia , UGM dan UII Jogja Nyatakan Sikap.

Selanjutnya yang terakhir mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.

Sumber: