Politik Timbal Balik Jokowi di Balik Penunjukan AHY Jadi Menteri ATR, Antisipasi Hak Angket DPR

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Demokrat memang menjadi sorotan sejak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) urung maju sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Kemudian Demokrat bermanuver ke paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Saat itu, AHY bersama ayahanda, Susilio Bambang Yudhoyono (SBY), bertemu Prabowo dan jajaran pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Jawa Barat pada 17 September 2023.

Hubungan AHY dan SBY makin lengket dengan Prabowo dan Jokowi. SBY dipanggil bicara empat mata dengan Jokowi pada awal Oktober 2023. Kemudian Gibran bertamu ke kediaman AHY di Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2023. 

Tak berhenti di situ. AHY pun sempat bersepeda dan sarapan dengan Jokowi di Yogyakarta pada 28 Januari 2024. Empat hari lalu, saat Prabowo sowan ke SBY di Pacitan, AHY pun ikut menemui.

Tentu, kemenangan telak Prabowo-Gibran di Jawa Timur tak bisa dilepaskan dari dukungan Demokrat.

SBY bahkan bersedia turun gunung. Keliling langsung ke puluhan daerah untuk memastikan perolehan suara.

BACA JUGA:Demokrat Nyatakan Kesiapan AHY Jadi Menteri ATR

BACA JUGA:Jokowi Bagi Kue untuk AHY, Gantikan Posisi Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR

“Jadi wajar AHY mendapat kursi,” terang pengamat politik Indopol Verdy Firmantoro. Menurutnya, reshuffle kabinet kali ini bukan berorientasi pada aspek kinerja. Mengingat masa pemerintahan Jokowi tinggal delapan bulan.

Verdy mengatakan, bergabungnya AHY ke istana menunjukkan upaya politik akomodatif. Yakni dalam rangka soft-landing kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, perlu akumulasi sokongan parpol yang cukup kuat.

Sehingga begitu lengser, approving rate Jokowi tak hanya tinggi. Melainkan sekaligus memastikan parpol di barisan siap pasang badan.

Apalagi belakangan muncul usulan hak angket DPR untuk menggugat kecurangan Pemilu 2024.

Itulah yang akan memicu instabilitas politik di ujung kepemimpinan Jokowi. Jokowi pun berhitung supaya delegitimasi tak terjadi.

“Karena, sekali lagi, kalau reshuffle ini orientasi kinerja maka sulit diukur. Jadi ini bagian dari upaya rekonsiliasi,” tandas dosen ilmu komunikasi Universitas Brawijaya itu. 

Sumber: