Persebaran Dokter Tidak Merata, IDI Usulkan Siswa PPDS Semester Akhir Dikirimkan Ke Wilayah Kepulauan

HARIAN DISWAY - Ketua Umum Persatuan Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Mohammad Adib Khumaidi menyatakan bahwa persebaran Dokter di Indonesia masih belum merata.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri seminar media pada Kamis, 23 Februari 2024.

“Ada maldistribusi, jadi pemerataan dokter yang tidak sama di setiap wilayah Indonesia.” ujar Adib.

Pernyataan Adib itu berdasarkan data persebaran dokter pada tiap wilayah provinsi, yang sebagian besar memiliki proporsi dokter yang banyak di wilayah pulau Jawa.

BACA JUGA:SDM Dokter Tidak Merata di Seluruh Wilayah Indonesia, IDI: Mereka Enggan Bekerja di Wilayah Terpencil

Dengan penemuan masalah tersebut, ketua umum PB IDI itu mengusulkan program Wajib Kerja Dokter Spesialis untuk memprioritaskan wilayah minim dokter dan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK).

“Dengan namanya Wajib Kerja Dokter Spesialis, sehingga dalam satu wilayah ada masa 1 tahun dengan dukungan anggaran pemerintah pusat, untuk penempatan dokter-dokter spesialis,” ujar Adib.

Pada tahun 2017 lalu, program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sempat tercantum dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

BACA JUGA:Indonesia Masih Kekurangan 126 Ribu Dokter, Yang Ada Masih Tersebar di Sekitar Jawa

Sayangnya, program tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2019 karena dianggap sebagai kerja paksa dan bertentangan dengan HAM. 

Lebih lanjut, Mohammad Adib juga sarankan wilayah-wilayah yang kekurangan dokter untuk dapat bekerjasama dengan rumah sakit sentral pendidikan.

Adib menerangkan bahwa sebelumnya program serupa, dijalankan dengan mengirimkan dokter residen peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang tengah menempuh semester akhir di pendidikan dokter spesialis, ke wilayah-wilayah kepulauan seperti Natuna, NTT DAN Kalimantan.

BACA JUGA:Menkes Curhat Kekurangan Dokter Spesialis

Selain itu, Adib menuturkan bahwa penyelesaian masalah ini juga dapat diatasi dengan pemerintah yang memberikan dukungan anggaran pendidikan kedokteran kepada pelajar di daerahnya.

Sumber: