Menuju Indonesia Emas 2045: Kepemimpinan Nasional-Strategis dan Tantangan Bonus Demografi

PESTA DEMOKRASI Pemilu 2024 telah usai. Siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin merupakan putra atau putri terbaik bangsa. Sebagai salah satu negara berpopulasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran sentral di tengah konstelasi geopolitik dunia. 

Hal itu telah ditunjukkan akan keberhasilan RI yang didaulat sebagai tuan rumah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) di Bali pada 10-11 Oktober 2023 yang bertema Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future. 

Forum global yang dihadiri perwakilan dari 51 negara pulau dan kepulauan serta beberapa perwakilan lembaga internasional seperti IMF, PBB, OECD, dan Bank Dunia itu kian memperkuat posisi Indonesia yang diharapkan mampu menjadi inisiator dalam menangani isu-isu global terkait masalah kelautan. 

Juga, tantangan perubahan iklim serta mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan di tengah menguatnya konflik AS-Tongkok di wilayah Laut China Selatan.

 

INKLUSIF

Belakangan ini isu-isu seputar kepemimpinan strategis di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia tampaknya masih menjadi tema bahasan menarik di kalangan para akademisi dan cerdik pandai. 

Aspek kerekatan (cohesiveness) di tengah keberagaman entitas suku bangsa dan golongan menjadi tantangan dan bahkan selalu mendapat skala prioritas siapa pun yang menjadi pemimpin. 

Bahkan, spirit unity in diversity telah digaungkan para founding father kita sejak sebelum era kemerdekaan dan disepakati pula bahwa Indonesia adalah rumah untuk semua ras anak bangsa (inklusif). 

Isu itu memiliki relevansi yang amat kuat dengan tema besar yang belakangan banyak digelorakan di berbagai kesempatan. Yakni, model kepemimpinan yang bagaimana yang mampu menghantarkan visi ambisius ”Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kepemimpinan nasional yang datang silih berganti sejak era kemerdekaan tahun 1945 hingga detik ini selalu dibumbui pernik-pernik konflik yang semuanya berpangkal pada konsekuensi perbedaan pola kepemimpinan yang inheren dengan situasi dan kondisi yang menyelimutinya. 

Tak pelak, makin majemuk suatu bangsa, makin rentan pula meletupkan konflik-konflik sosial yang pada gilirannya membuka peluang disintegrasi bangsa. 

Dengan demikian, pola assertiveness seorang pemimpin ialah pemimpin yang mampu mempersatukan perbedaan latar belakang dan peran partisipasi sosial para pengikutnya (Emile Durkheim, Sosiologi Politik, 1985). 

Dengan kata lain, secara praktis, pemimpin yang berhasil ialah yang mampu meredam dan menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di tengah-tengah komunitasnya.

Sumber: