Jenderal Istana

LANGKAH Presiden Jokowi menunjuk Marsekal Madya Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU (kepala staf TNI-AU) melengkapi jajaran pimpinan TNI-Polri dari alumnus ”jenderal istana”. 

Jenderal istana itu merujuk kepada para penyandang perwira berbintang di TNI-Polri yang pernah meniti karier di istana presiden atau istana wapres. Baik itu menjadi ajudan presiden ataupun wapres, komandan Paspampres, atau sekretaris militer presiden.

Sekarang ini enam pimpinan tinggi TNI-Polri (panglima TNI, kepala Polri, KSAD, KSAL, dan KSAU), semuanya jenderal istana. Mereka pernah dekat  dengan presiden. Setidaknya dengan wapres.

BACA JUGA: Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai KSAD: Reuni Solo 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, misalnya, adalah komandan Paspampres (November 2020–Agustus 2021). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga pernah berkarier di istana, sebagai ajudan Presiden Jokowi. Tepatnya 2014.

Begitu juga dengan para kepala staf angkatan. Jenderal Maruli Simanjuntak yang kini menjabat KSAD juga pernah menjabat komandan Paspampres (29 November 2018–18 November 2020). Ia memegang jabatan strategis itu sebelum Jenderal Agus Subiyanto yang kini menjadi atasannya.

KSAL Laksamana Muhammad Ali yang berbeda. Bila yang lain alumnus istana presiden, ia dari istana wapres. Laksamana Ali adalah mantan ajudan wapres (2012–2014). Era Wapres Boediono.

BACA JUGA: Parade Jenderal

Marsekal Madya M. Tonny Harjono, yang baru saja ditetapkan sebagai KSAU, dua kali menjabat di lingkaran istana. Pertama, saat menjadi ajudan Presiden Jokowi (2014–2016), pangkatnya masih kolonel. Lalu, pada 2020–2022,  kembali masuk istana presiden sebagai sekretaris militer presiden, dengan pangkat marsekal muda (bintang dua).

Kini ia kembali ke istana untuk dilantik sebagai KSAU, sekaligus menjemput pangkat bintang empat (marsekal). Pangkat tertinggi dalam dinas aktif itu disematkan langsung oleh presiden saat pelantikan KSAU. 

Sosok yang menjabat panglima TNI, kepala Polri, KSAD, KSAL, dan KSAU adalah selera presiden. Walaupun ada sodoran nama dari Mabes TNI atau Mabes Polri, keputusan akhir di tangan presiden. 

BACA JUGA: Jenderal Kunto dan Etika Politik

Di era Soeharto, ada cerita ketika presiden lebih memilih jenderal di luar nama yang disodorkan Mabes ABRI (TNI). Saat itu jabatan Jenderal M. Yusuf sebagai panglima ABRI akan berakhir. Mabes mengajukan tiga nama letjen senior sebagai pengganti. Yakni, Soesilo Sudarman, Himawan Sutanto, dan Yogie S. Memet.

Ternyata selera Soeharto bukan itu. Ia bertanya, di mana Benny Moerdani?  Setelah dikabari bahwa Benny masih berpangkat bintang dua dan menjabat asisten intel hankam, Soeharto langsung memerintahkan agar Benny dinaikkan dulu pangkatnya jadi bintang tiga alias letjen. 

Sumber: