Pemerintah Perkuat Kualitas SDM Melalui Integrasi Kesehatan dan Pendidikan Vokasi

HARIAN DISWAY - Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah strategis, terutama dengan mengintegrasikan sektor kesehatan, pendidikan, dan vokasi. Melalui pendekatan yang komprehensif, pemerintah berharap mampu meningkatkan kualitas SDM di setiap fase kehidupan, mulai dari prenatal hingga usia lanjut.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya kebijakan yang mencakup seluruh aspek pengembangan manusia. 

"Untuk membangun SDM yang unggul, kita memerlukan pendekatan holistik, yang mencakup setiap tahap kehidupan. Dari fase prenatal, masa sekolah, hingga usia lanjut, semuanya harus direncanakan dengan baik," ujar Nunung dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema '10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional' pada Selasa, 17 September 2024.

BACA JUGA:Pendidikan Vokasi Adalah Jalan Utama untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul

Menurut Nunung, selama 10 tahun terakhir, Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini dilihat dari perbaikan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. 

"Salah satu pencapaian nyata di sektor kesehatan adalah penurunan angka stunting di Indonesia, yang menjadi bukti bahwa program kesehatan kita berjalan efektif," tambah Nunung.

Di samping kesehatan, pemerintah juga terus memperkuat pendidikan vokasi sebagai salah satu langkah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Pendidikan vokasi diharapkan bisa menjembatani kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan tuntutan industri.

BACA JUGA:Pemerintah Resmi Buka Kelas Vokasi Industri Tingkat Internasional Pertama di Jepang

Pemerintah juga tengah membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang efisien, untuk menghubungkan lembaga pendidikan vokasi dengan industri. Sistem ini dirancang agar lulusan vokasi dapat terserap di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

“Tantangan utama kita adalah memastikan lulusan pendidikan vokasi siap menghadapi dinamika dunia kerja. Sekolah-sekolah vokasi yang akan didirikan di KEK akan menjadi kunci dalam menyuplai tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelas Nunung.

Pemerintah juga memberikan perhatian besar pada sektor kesehatan sebagai bagian dari perlindungan sosial. BPJS Kesehatan saat ini sudah mencakup 98,16% populasi Indonesia, melampaui target yang diharapkan.

BACA JUGA:Selamat Datang, 2.000 Mahasiswa Vokasi Unair! SDM Unggul Siap Kerja

Bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah menyediakan subsidi untuk pembayaran iuran BPJS. Sementara mereka yang mampu, tetap diwajibkan membayar iuran secara mandiri untuk mendukung keberlanjutan program.

"Penting bagi kita untuk memastikan setiap program perlindungan sosial berjalan secara efektif, tanpa adanya tumpang tindih. Mekanisme terus diperbaiki agar manfaat yang diterima masyarakat maksimal," kata Nunung.

Sumber: forum merdeka barat