Arab Saudi Pimpin Koalisi Global untuk Pendirian Negara Palestina

Arab Saudi Pimpin Koalisi Global untuk Pendirian Negara Palestina

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menghadiri prosesi pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Rabu, 22 Mei 2024 di Teheran.-Arab News-

HARIAN DISWAY - Arab Saudi resmi mengumumkan peluncuran inisiatif baru untuk mendirikan negara palestina.

Hal itu disampaikan diplomat utama Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, pada pertemuan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia.

Mengutip dari Arab News, Jumat, 28 September 2024, Pangeran Faisal mengatakan pertemuan pertama akan diadakan di Riyadh.

Josep Borrell, Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan, pertemuan tindak lanjut pertama juga akan diadakan di Riyadh dan Brussels.

“Kami memuji negara-negara yang baru-baru ini mengakui Palestina, dan kami menyerukan kepada semua negara untuk menunjukkan keberanian dan mengambil langkah yang sama, bergabung dengan konsensus internasional yang diwakili oleh 149 negara yang telh mengakui palestina,” kata Pangeran Faisal di Markas Besar PBB, New York, Kamis, 26 September 2024.

BACA JUGA:Palestina Dapat Kursi di Sidang Majelis Umum PBB, Israel Meradang

Pangeran Faisal mengungkapkan, atas nama negara-negara Arab dan Islam, bersama dengan mitra eropa mengumumkan peluncuran Aliansi Internasional untuk menerapkan solusi dua negara. “Kami mengundang anda untuk bergabung dengan inisiatif ini,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi juga kembali menegaskan perlunya bergerak bersama untuk membuat keputusan yang akan mengarah pada hasil nyata menuju “gencatan senjata” segera di Gaza.

 Penerapan solusi dua negara kini menjadi upaya terpenting dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Pangeran Faisal mengecam dahsyatnya krisis kemanusiaan akibat perang di Gaza dan pelanggaran berat yang  dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Tepi Barat.

BACA JUGA:Menlu RI Retno Marsudi Pamit ke DPR, Titip Konsistensi Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

“Hak untuk membela diri tidak dapat membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, penghancuran sistematis, pemindahan paksa, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, hasutan untuk kebencian, dehumanisasi atau penggunaan penyiksaan sistematis, termasuk kekerasan seksual dan kejahatan lain yang terdokumentasi menurut laporan Perserikatan Bangsa Bangsa,” katanya.

Arab Saudi telah berulang kali mengatakan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina berdasarkan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Namun, Israel tidak menunjukkan minat untuk melakukannya.

BACA JUGA:Paus Fransiskus ke Indonesia, Persis Berharap Muncul Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: