Dua Tahun Tragedi Kanjuruhan: ICJR Kritik Ketidaktegasan Negara

Meski sudah ada beberapa pelaku yang diajukan ke pengadilan, ICJR menegaskan bahwa masih banyak pelaku lain yang belum tersentuh hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara masih belum mampu menyelesaikan kasus itu secara tuntas.

Erasmus Napitupulu bahkan menyoroti bahwa pemerintah gagal dalam menyelesaikan kasus itu. Hal itu menunjukkan kelemahan negara dalam menghadapi institusi-institusi tertentu yang memiliki kekuasaan besar.

"Tragedi Kanjuruhan menunjukkan bahwa negara tak berdaya. Negara kalah dari institusi tertentu," tambah Erasmus.

Pernyataan tersebut mencerminkan frustrasi ICJR terhadap lambatnya penanganan kasus yang seharusnya bisa lebih cepat dan lebih serius ditangani.

BACA JUGA:Kasasi Ditolak, Kejati Jatim Eksekusi Dua Terpidana Tragedi Kanjuruhan

ICJR Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Tangkapan layar yang menunjukkan gas air mata ditembakkan polisi ke arah penonton di Stadion Kanjuruhan, Malang.-Agence France-Presse-

Dalam tuntutannya, ICJR mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti penyelesaian kasus itu dengan lebih tegas.

Mereka juga menyerukan agar pemerintah tidak memberikan ruang bagi impunitas, di mana para pelaku kejahatan dibiarkan bebas tanpa hukuman.

Selain itu, mereka menekankan pentingnya memberikan keadilan dan pemulihan yang layak bagi para korban serta keluarga mereka yang masih berjuang mencari keadilan.

BACA JUGA:Irjen Pol Dedi Prasetyo: Dua Komentar Kontroversi Kasus Kanjuruhan

Dua tahun telah berlalu sejak tragedi itu terjadi, namun luka yang ditinggalkan masih terasa di hati masyarakat, terutama keluarga korban.

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah dipertaruhkan. ICJR berharap pemerintah, terutama Presiden Jokowi, dapat mengambil langkah konkret untuk menuntaskan kasus tersebut. 

Tragedi Kanjuruhan bukan sekadar insiden sepak bola biasa, melainkan soal keadilan dan hak asasi manusia.

Tanpa penyelesaian yang jelas dan adil, luka itu akan terus menganga, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa semakin luntur. (*)

Sumber: