Pilkada Jawa Timur 2024: Memahami Isu, Agenda, dan Kebijakan Strategis

Kelima, mengembangkan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Pembangunan budaya daerah harus bisa menguatkan jati diri masyarakat Jawa Timur sehingga masyarakat open mindset dengan basis local wisdom yang kuat. 

Karakter masyarakat itu harus terus diperkuat untuk mengembangkan budaya lokal. 

Keenam, perlindungan terhadap martabat manusia (HAM) dan pembangunan hukum. Upaya untuk menjaga martabat warga adalah melalui penghormatan terhadap pembangunan hukum dan hak asasi manusia. 

Ikhtiar itu menjadi bagian penting dari memuliakan masyarakat agar menjadi warga yang bahagia dan bermartabat. Reformasi hukum yang pro masyarakat dan progresif selalu menjadi dambaan publik.

Ketujuh, pengembangan teknologi untuk rakyat. Penguatan arus informasi warga dan kapasitas kemandirian warga. Warga harus menjadi tuan di daerahnya sendiri. Mereka harus menjadi subjek pelaku pembangunan. 

Penguasaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk daya saing milenial. Hal itu penting sebagai upaya menguatkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa kompetitif dengan sumber daya manusia asing. 

Kedelapan, penanganan kependudukan, pemenuhan air, energi, listrik, dan BBM. Persoalan kependudukan dan energi itu menjadi salah satu indikator daulat negara. 

Energi terbarukan juga bagian dari ikhtiar dalam mewujudkan udara bersih. Tentu saja ke depan upaya membangun kemandirian dan daulat energi daerah harus terus dikuatkan.

Kesembilan, bantuan modal pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Kelangkaan pupuk teratasi, harga murah, dan terjangkau. Bibit tersedia, harga jual layak untuk hasil panen. 

Mata rantai pertanian dan usaha kecil itu menuntut kehadiran pemerintah daerah sepanjang waktu.

Kesepuluh, percepatan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya transportasi serta infrastruktur pertanian dan kelautan. Melalui upaya serius penataan ruang dan reformasi agraria serta pembangunan lingkungan hijau keberlanjutan. 

Sepuluh isu dan agenda strategis di atas dapat dipakai sebagai kompas jalan dalam kontes pilkada 2024. Pilkada tanpa adanya pemahaman yang komprehensif terhadap agenda dan isu itu hanya akan melahirkan kepala daerah karbitan.

Demikian juga, pilkada tanpa penguatan pemilih rasional sesungguhnya adalah pilkada nirmakna.  

Sebab, itu akan menjadi pentas politik artifisial yang cenderung menjerumuskan publik dalam hura-hura politik pemilu an sich. Tidak ada dampak signifikan pada edukasi politik dan kesejahteraan (baca: kebahagiaan) warga. (*)

*)Safi adalah dosen Fakultas Hukum dan rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM).--

Sumber: