Pilkada Jawa Timur 2024: Memahami Isu, Agenda, dan Kebijakan Strategis

Pertimbangan kapasitas, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan prestasi lebih diperhatikan. Para kandidat harus tampak elegan di hadapan pemilih dengan kapasitas dan kapabilitas baik. 

Demikian pula impresi dan daya kerja, juga tidak luput dari pertimbangan pemilih milenial.

Dengan demikian, para kandidat yang bertarung di pilkada harus memiliki kemampuan membaca apa yang ada pada masa kini dan mendatang hingga bisa menawarkan best practices dan best future. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan legasi politik dari para kandidat.

Lalu, seberapa jauh para kandidat yang ikut kontestasi bisa memahami tantangan pembangunan daerah yang kompleks di Jawa Timur. 

Pemahaman itu penting untuk menjadi panduan dalam merumuskan visi, misi, program yang terukur dengan skala prioritas.

Kompleksitas isu dan prioritas kebijakan di Jawa Timur pada 5 tahun ke depan jika disederhanakan paling tidak ada sepuluh isu dan agenda strategis. Hal itu meliputi konten dan konteks pembangunan daerah di era VUCA.

Adapun sepuluh isu dan agenda strategis tersebut dipaparkan di bawah ini, mulai isu agenda internal hingga eksternal. 

Isu dan prioritas itu meliputi, pertama, pemenuhan dan perlindungan hak dasar warga. Hal tersebut menjadi tugas abadi bagi siapa saja yang menjadi kepala daerah. 

Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi (pekerjaan lapangan usaha), dan penghidupan layak (sembako pangan, perumahan permukiman layak, dan stunting gizi buruk) harus bisa diprioritaskan, termasuk bagaimana para kandidat bisa akseleratif progresif menangani hal tersebut agar berkelanjutan. 

Kedua, stabilitas keamanan dan ketertiban warga. Jika menyimak kondisi masyarakat Jawa Timur, prioritas itu akan sangat bergantung pada pemahaman akan harmonisasi, kebinekaan, dan penanganan terhadap isu intoleransi. 

Isu dan agenda tersebut menentukan karena menjadi modal sosial warga. Tanpa adanya stabilitas keamanan, potensi konflik akan mudah menjadi variabel pengganggu pembangunan daerah. 

Ketiga, pemerintahan bersih dan memajukan tata kelola pemerintahan (good governance). Reformasi sektor pemerintahan itu penting untuk terus dilanjutkan agar birokrasi kian responsif dan progresif di dalam melayani dan membersamai warga sesuai dengan perubahan lingkungan. 

Pemerintah harus membersamai dan melayani warga secara prima dengan kreativitas dan inovasi pelayanan.

Keempat, pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan (disparitas) antarwilayah. Hal itu penting lantaran kondisi masyarakat urban dan rural, masyarakat pedalaman, kepulauan dengan masyarakat daratan masih jauh berbeda dalam pemenuhan hak dasar tersebut. 

Konektivitas antarwilayah menjadi kunci agar bisa memenuhi keadilan antarwilayah. Tidak ada yang dianaktirikan dan memperkecil disparitas antarwilayah.

Sumber: