Kotak Kosong Simbol Pelecehan Demokrasi, Ambang Batas Harus Dihapus

"Gerakan kotak kosong di Surabaya akan kuat kalau yang anti Pak Eri Cahyadi kuat. Tetapi di sini ada gerakan kotak kosong, tapi tidak terlalu kuat," tutur Prof. Kacung. 

Sebuah survei menunjukkan hanya 17 persen responden yang mendukung kotak kosong.

Prof. Kacung juga memberikan saran agar ambang batas pencalonan dihapuskan. 

"Saya usulkan, threshold harusnya ditiadakan. Sehingga sejak awal, orang itu mulai berkompetisi," ungkapnya. 

Hal ini akan memberi kesempatan lebih besar bagi calon baru untuk bersaing, terutama menjelang pilkada mendatang. Sebab jika tidak, hanya alon dari petahana saja yang memiliki kesiapan dan modal untuk bertarung di pilkada yang akan datang.

BACA JUGA:Pilkada Akan Diulang Jika Kotak Kosong Menang, Termasuk Surabaya

BACA JUGA:Banyak Kotak Kosong, KPU Malah Ingin 16 Persen Golput Hilang

Pentingnya Perlakuan Adil dalam Pemilu

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Jawa Timur Dr. Catur Suratnoaji menekankan pentingnya legitimasi dalam pemilihan umum (pemilu) sebagai bagian dari proses demokrasi. 

Dalam pandangannya, perlakuan terhadap kotak kosong dalam pemilu harus setara dengan pasangan calon yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya, pemilu itu kan demokrasi. Artinya untuk mencari sebuah pemimpin kan perlu legitimasi yang luar biasa, yang kuat. Sehingga, di dalam perlakuan demokrasi, meskipun itu ada kotak kosong, perlakuannya harus sama seperti pasangan calon yang terdaftar di KPU," ujarnya.

Menurut Dr. Catur, fasilitas yang diberikan kepada kotak kosong seharusnya setara dengan pasangan calon agar kompetisi berlangsung secara adil. 

Ia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kelompok yang mendukung kotak kosong, yang dianggapnya termarjinalkan secara sosial, ekonomi, dan politik.

BACA JUGA:Dramaturgi Politik Pilkada Surabaya, Panggung Sandiwara Para Tokoh

BACA JUGA:Si Mbois, Maskot Pilkada Surabaya 2024 Berwujud Buaya

Sumber: