Penghapusan PPDB Zonasi Disambut Positif, Perbaikan Pendidikan di Surabaya Dinanti

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Rencana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi D DPRD SURABAYA, William Wirakusuma. 

Menurutnya, kebijakan ini memang selalu menghadapi berbagai masalah setiap tahun ajaran baru.

Karena itu, ia mendukung rencana penghapusan zonasi yang diwacanakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut William, salah satu masalah utama PPDB zonasi ini adalah persebaran sekolah yang belum merata. Sedangkan radius zonasi juga terlalu kecil.

Meski Surabaya merupakan kota terbesar di Indonesia, William menyebut sistem zonasi ini masih menghadapi tantangan. Terutama dalam hal persebaran sekolah negeri yang belum merata.

BACA JUGA:Wapres RI Gibran Minta Mendikdasmen Hapus Sistem Zonasi

BACA JUGA:PPDB Zonasi Mau Dihapus, P2G: Jangan Buru-Buru! 

"Ada kelurahan yang belum memiliki sekolah negeri," kata William, kepada Harian Disway, Kamis, 5 Desember 2024.

Saat ini, jumlah SMP negeri di Surabaya baru mencapai 63 sekolah. Kalah dengan jumlah sekolah swasta yang jumlahnya lebih banyak tiga kali lipat.

Dengan radius zonasi yang sangat dekat, banyak siswa yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri di wilayah mereka. 

"Idealnya anak bersekolah dekat dengan tempat tinggal. Idealnya kalau mau pakai sistem zonasi, tiap kelurahan harus memiliki SMP negeri," tambahnya.

Namun, karena kondisi ideal tersebut belum bisa dicapai, penghapusan zonasi dianggap sebagai solusi yang tepat. 

BACA JUGA:Soal Rencana Penghapusan PPDB Zonasi, Eri Cahyadi Tunggu Arahan Pusat

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Usul UN Diberlakukan Lagi dan Kuota Zonasi Dikurangi, Setuju?

Sumber: