Masalah PPDB Zonasi Terus Muncul, Surabaya Inginkan Ada Perubahan

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Wali Kota SURABAYA Eri Cahyadi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai rencana penghapusan sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. 

Rencana penghapusan PPDB zonasi ini pernah diungkapkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Kala itu, Wapres Gibran memberikan arahan kepada para kepala dinas di seluruh Indonesia saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diadakan di Jakarta Selatan pada Senin, 11 November 2024.

Ia meminta secara langsung Mendikdasmen Prof Abdul Mu'ti untuk menghapus PPDB sistem zonasi.

Mendikdasmen Prof Mu'ti mengatakan masih mengkaji lebih lanjut mengenai langkah kebijakan terkait PPDB. Pihaknya masih menunggu masukan dari tim pengkajian yang telah dibentuk.

BACA JUGA:Soal Rencana Penghapusan PPDB Zonasi, Eri Cahyadi Tunggu Arahan Pusat

BACA JUGA:Penghapusan PPDB Zonasi Disambut Positif, Perbaikan Pendidikan di Surabaya Dinanti

Mendengar rencana penghapusan PPDB Zonasi, Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya sedang menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat mengenai rencana tersebut. 

"Saya yakin, apapun keputusan yang diambil pemerintah pusat, itu pasti untuk kebaikan dunia pendidikan di masa depan," kata Eri.

Eri menjelaskan, sistem zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu masalah yang muncul adalah fenomena perubahan kartu keluarga (KK) secara masif oleh orang tua siswa.

Hal ini dinilai sengaja dilakukan agar anak-anak mereka dapat mendaftar ke sekolah-sekolah terdekat. Dengan adanya jalur zonasi, tidak ada persaingan akademis untuk mendapatkan nilai tertinggi demi masuk ke sekolah favorit.

"Akhirnya, siswa yang tidak belajar pun bisa masuk hanya karena jaraknya dekat," kata Eri.

BACA JUGA:PPDB Zonasi Bakal Dihapus, Pengamat Pendidikan Surabaya Usulkan Perubahan Regulasi

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Usul UN Diberlakukan Lagi dan Kuota Zonasi Dikurangi, Setuju?

Sumber: