Dilaporkan Ke Kejagung, Pelapor Penggelapan Uang CV MMA Membantah

HARIAN DISWAY – Sengketa hukum pada dua anak Hartatiek, pemilik CV MMA di Kota Mojokerto semakin memanas. Herman Budiyono (HB) menjadi terdakwa setelah dilaporkan kakak kandungnya, Hadi. Keduanya saling menyalahkan.

Sidangnya sudah sampai pada agenda tuntutan. Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara. Curiga dengan tingginya tuntutan, pihak HB melaporkan JPU ke Kejaksaan Agung. 

Michael, pengacara HB menuding ada permainan uang dalam tingginya tuntutan tersebut. Menurutnya, selama persidangan, jaksa tak dapat memberi bukti konkret bahwa kliennya melakukan penggelapan. Uang miliaran rupiah yang dituduh digelapkan pun masih ada di rekening perusahaan.

Tudingan itu langsung dibantah oleh Hadi, kakak kandung Herman. Hadi memastikan tidak ada praktik jual beli tuntutan dalam perkara ini. “Proses hukum berjalan sesuai aturan,” kata Hadi, Jumat, 13 Desember 2024.

BACA JUGA:QR Code Subsidi Pertalite Diterapkan di Mojokerto, Masyarakat Sambut Antusias

BACA JUGA:Diduga Baby Blues, Polwan Tega Bakar Suami di Mojokerto, Ini Penjelasan Psikolog Maya Hugeng!

Hadi menjelaskan, kasus ini bermula dari dugaan penggelapan uang CV MMA yang dilakukan HB tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya. Korban utama adalah ibu kandungnya, Hartatiek, serta empat saudara kandungnya.

Hartatiek juga mengungkapkan rasa kecewa dan sakit hati atas tindakan Herman. “Dia mentransfer uang CV MMA ke rekening pribadinya tanpa izin. Padahal uang itu hasil jerih payah saya dan almarhum suami selama puluhan tahun,” ujarnya.

Menurut Hadi, Herman memanfaatkan posisi strategis di CV MMA untuk menguasai dana perusahaan. Ia bahkan mentransfer hampir Rp5 miliar ke rekeningnya hanya satu jam setelah ayahnya meninggal dunia. Tanpa memberi tahu keluarga.

“Totalnya mencapai Rp12 miliar. Uang itu seharusnya dibagi sesuai hak ahli waris, tapi Herman justru menolak mengembalikannya,” tambah Hadi.

Hadi juga membantah tuduhan kriminalisasi terhadap Herman. “Bukti-buktinya jelas. Tindakan Herman menguasai uang perusahaan tanpa persetujuan adalah pidana,” tegasnya.

Keluarga Hadi berharap pengadilan memberikan putusan yang adil demi mendapatkan keadilan atas kerugian yang mereka alami. “Ini adalah upaya terakhir kami setelah bertahun-tahun mencoba menyelesaikannya secara kekeluargaan,” pungkas Hadi. (*)

 

Sumber: