PP Muhammadiyah Kritik RUU Minerba, Soroti Konsesi Tambang untuk Kampus hingga Tumpang Tindih Aturan

“Karena ini adalah beban-beban tambang di depan yang tidak kecil nilainya” jelasnya.

4. PP Muhammadiyah berharap rancangan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu bisa segera dibahas secara detail dengan penuh kehati-hatian. 

Dunia tambang, kata Syahrial, membutuhkan investasi cukup besar juga kecakapan pengelolaan.

Ia menyarankan agar pihak legislatif tidak terburu dalam menetapkan undang-undang. Sehingga keputusan terkait dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

*) Mahasiswa magang UIN Sunan Ampel Surabaya

Sumber: