Anggaran Pendidikan Defisit Rp116 Triliun, Akademisi Sebut Kebijakan Prabowo Langgar Konstitusi

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang diumumkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 terus menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi pendidikan. 

Kebijakan ini dinilai tidak hanya melanggar amanat konstitusi, melainkan juga mengancam operasional sekolah dan universitas di seluruh Indonesia. 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Thanthowy Syamsuddin menyatakan keprihatinannya atas kebijakan ini. Kebijakan Prabowo ini dinilai memperburuk situasi sektor pendidikan.

”Pemotongan anggaran pendidikan ini semakin mengancam alokasi dana yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi. Padahal, pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya, Senin, 17 Februari 2025.

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan Dipangkas Rp 7,27 Triliun, Pendidikan Dasar Indonesia Terancam!

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan Dipangkas, Akademisi Unair Sebut Kualitas Akademik dan Riset Terancam Menurun

Ketimpangan Anggaran Disebut Langgar Konstitusi

Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, alokasi anggaran pendidikan minimal harus mencapai 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Namun, setelah pemangkasan, anggaran pendidikan turun drastis dari Rp 722 triliun menjadi hanya Rp 607,4 triliun. Atau sekitar 16,77% dari total belanja negara. Angka ini jauh di bawah batas minimal konstitusional yang seharusnya mencapai Rp 724,26 triliun.

Jika pemerintah tetap memasukkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun dalam anggaran pendidikan, persentasenya hanya naik menjadi 18,73%. 

”Ini masih di bawah standar konstitusi. Defisit anggaran pendidikan setelah pemangkasan berkisar antara Rp45,86 triliun (jika MBG dihitung) hingga Rp116,86 triliun (tanpa MBG),” kata mantan Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

BACA JUGA:Prabowo Pamer Efisiensi Anggaran Rp 327 T di Forum Pimpinan Dunia

BACA JUGA:Meski Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga

Distribusi Beban Penghematan Dinilai Tidak Adil

Menurut Thanthowy, Kebijakan efisiensi anggaran ini juga menimbulkan pertanyaan besar terkait distribusi beban pemangkasan.

Sementara anggaran pendidikan dipotong secara signifikan, sektor-sektor seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru tidak mengalami pemotongan. 

Sumber: