Anggaran Pendidikan Defisit Rp116 Triliun, Akademisi Sebut Kebijakan Prabowo Langgar Konstitusi

”Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi tidak dilakukan secara proporsional. Sektor pendidikan dibebani lebih besar. Padahal, seharusnya semua sektor turut menanggung beban penghematan negara,” tegas Alumnus SMAN 1 Sidoarjo tersebut.

Operasional Pendidikan Terancam Kolaps

Pemangkasan anggaran ini tidak hanya berdampak pada alokasi dana, tetapi juga mengancam operasional sekolah dan universitas. 

Thanthowy bilang, banyak institusi pendidikan yang kini menghadapi kesulitan finansial, termasuk defisit operasional dan penundaan pembayaran gaji guru serta tenaga kependidikan. 

”Jika pemangkasan ini dibiarkan tanpa koreksi, maka pemerintah secara nyata mengabaikan amanat konstitusi dan mengulangi kesalahan kebijakan yang sebelumnya telah diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi," ujar Thanthowy.

Thanthowy menegaskan, pemerintah harus bertanggung jawab atas transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran negara. 

Seharusnya, kata dia, setiap rupiah dalam APBN harus mencerminkan komitmen terhadap hajat hidup orang banyak.

”Bukan justru mengorbankan sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” katanya.

BACA JUGA:Imbas dari Efisiensi Anggaran, Mendiktisaintek: Uang Kuliah di Perguruan Tinggi Berpotensi Naik

BACA JUGA:KIP-K Terdampak Efisiensi, 663.821 Penerima Terancam Putus Kuliah

Karena itu, ia juga mendorong DPR untuk meminta penjelasan pemerintah atas kebijakan ini. DPR, yang tidak terkena pemotongan anggaran, harus memainkan peran aktif dalam mengawasi kebijakan ini. 

”Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menguji Inpres ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika ada sekolah atau universitas yang mengalami defisit operasional,” tambahnya.

Pendidikan Seharusnya Jadi Prioritas

Akademisi yang kini sedang menempuh studi doktoral di Universiti Sains Malaysia itu menyerukan agar pendidikan kembali menjadi prioritas utama dalam anggaran negara.

Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh menjadi dalih untuk melemahkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. 

Jika efisiensi benar-benar menjadi tujuan, kata Thanthowy, pemerintah seharusnya memangkas anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

”Contohnya, seperti pengurangan jumlah staf khusus presiden dan alokasi belanja birokrasi yang berlebihan. Termasuk penyusunan kabinet gendut yang justru menambah inefisiensi,” tegasnya.

Sumber: