Warga Kohod Melawan soal Pagar Laut, Berikut 3 Tuntutannya ke PN Jakarta!

HARIAN DISWAY- Warga Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, mengajukan gugatan citizen lawsuit (akibat kelalaian pemerintah) kepada pemerintah pusat, daerah, dan PT Agung Sedayu Grup selaku pihak swasta.

Gugatan tersebut sudah terdaftar dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 111/PDT.G/2025/PN JKT. PST dan akan disidangkan mulai Selasa, 3 Maret 2025.

"Mengapa kami mengajukan itu? pada saat kami melakukan audiensi, sekali lagi saya tegaskan. Kami melaporkan, kami mengadu, kami meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Pemda Kabupaten Tangetang. Tetapi, itu bisa-bisanya para pejabat-pejabat masih berpikir untuk meringkus kami," terang Henri Kusuma selaku kuasa hukum warga Kohod yang juga menjadi korban pagar laut.

BACA JUGA:Kuasa Hukum Kades Kohod Sebut Ada Pihak Ketiga Yang Mengurus Sertifikat Pagar Laut Tangerang

BACA JUGA:Dihadapan Media, Kades Kohod Batuk-Batuk dan Tenggak Obat Batuk Ketika Ditanya Kasus Pagar Laut Tangerang

Berikut adalah tiga tuntutan yang diajukan oleh warga Kohod:

• Meminta Presiden Prabowo untuk membersihkan Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang terlibat dalam korupsi.
• Meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik pagar laut dan memberikan kepastian hukum bagi para warga yang terdampak kasus ini.
• Meminta PT Agung Sedayu Grup sebagai turut tergugat agar segera bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam konflik lahan.

"Terkhusus kepada pihak PT Agung Sedayu Gruo untuk menunjuk pengacara terbaik, bukan sengaja mennjuk pengacara berisik karena ada potensi kerugian yang serius bagi PT Agung Sedayu Grup," ujarnya.

Dengan demikian, gugatan juga ditujukan kepada sejumlah pihak yakni, Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Camat Pakuhaji, Kades Kohod Arsin, dan PT Agung Sedayu Grup.

BACA JUGA:Kuasa Hukum Kades Kohod Sebut Kliennya Minta Maaf Karena Bikin Gaduh, Bukan Mengakui Keterlibatan

BACA JUGA:Sempat Hilang, Kades Kohod Muncul di Publik, Bantah Jadi Dalang Sertifikat Pagar Laut

Henri mengaku telah mendaftarkan keenam pihak tersebut karena para tergugat dinilai lalai dalam melindungi negara, termasuk dalam menghadapi praktik vendor tanah yang ditunjuk oleh pihak yang turut tergugat.

Sebelumnya, permasalan itu sudah sempat dilaporkan pada Agustus 2024 dengan dugaan relokasi ilegal tanpa dilindungi hukum, pemerasan,dan proyek pagar laut yang merugikan masyarakat.

"Nah, dalam kenyataannya tidak ada satupun pemerintah, instansi pemerintah, pemda tidak ada yang melindungi warga negara ini," tegas Henri.

*) Mahasiswa Magang UIN Sunan Ampel Surabaya

Sumber: