Pendidikan, Pemimpin, dan Kemajuan Bangsa

Hal yang tidak kalah penting dalam kemajuan bangsa adalah pemimpin mulai dari pusat sampai daerah. Dalam negara demokrasi, pemimpin dipilih dan diberi kewenangan untuk membuat kebijakan serta mengelola anggaran dan sumber daya manusia.

Seorang presiden memiliki kewenangan untuk mengelola APBN yang jumlahnya mencapai Rp 3.600 triliun untuk mendukung kebijakannya. Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat para menteri dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. 

Oleh karena itu, untuk menjadi presiden atau pemimpin daerah, dibutuhkan pribadi yang cerdas, visioner, jujur, adil,  berani, serta memiliki nasionalisme yang kuat. Mereka tidak lagi memikirkan diri sendiri, keluarga, kelompok, maupun golongannya. 

Tanggung jawab pemimpin hanyalah satu, yaitu membawa bangsa dan negara mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Kepemimpinan seseorang tidak bisa diperoleh melalui warisan, tetapi harus dipelajari melalui pendidikan dan pengalaman. Memang ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan oleh zaman. 

Namun, itu bukan berarti bahwa setiap zaman  melahirkan pemimpin, melainkan setiap zaman membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan yang ada dan membuat kebijakan yang mengarah pada terwujudnya tujuan negara. 

Dalam rangka melahirkan pemimpin, saat ini belum ada sekolah yang secara khusus dimaksudkan untuk mendidik calon pemimpin, seperti yang ada di akademi militer, yang memang terbukti mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang tegas dan berani. 

Namun, tentu bukan itu yang dimaksudkan. Sebab, yang dibutuhkan adalah pemimpin sipil. Di kalangan sipil telah ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tetapi lebih  dimaksudkan untuk menghasilkan  kader pemerintahan yang profesional (birokrat yang andal).

Jika ada sekolah yang menyiapkan calon pemimpin, tentu akan tersedia  banyak calon pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan manajerial, cerdas, visioner, berintegritas (berani dan bertanggung jawab), serta memiliki moralitas (kejujuran) dan nasionalisme yang kuat yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. 

Dengan demikian, partai politik dapat menyediakan calon  pemimpin terbaik untuk dipilih rakyat sehingga proses demokrasi akan melahirkan pemimpin yang terbaik yang diharapkan mampu membawa kemajuan bangsa. (*) 

*) Warsono adalah ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2022–2026; guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Unesa; mantan rektor Unesa.  

Sumber: