Presiden Prabowo Perintahkan untuk Evaluasi Izin-Izin Tambang di Raja Ampat

HARIAN DISWAY - Presiden Prabowo Subianto turun tangan menanggapi polemik soal tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Pihak istana menyebut Presiden memerintahkan jajarannya untuk meninjau langsung lokasi kawasan tambang Raja Ampat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang tersebar di masyarakat.

“Saya ke sana, itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Kenapa ini kita lakukan? Bapak, Ibu, semua, kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 Juni 2025.

Langkah ini diambil sebagai langkah proaktif pemerintah serta mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Bahlil juga menjelaskan bahwa ia dengan jajaran terkait langsung berkoordinasi untuk mendalami informasi yang beredar.

BACA JUGA:Pemerintah Cabut Izin Empat Perusahaan Tambang di Papua, PT Gag Nikel Tidak Terdampak

BACA JUGA:PT Gag Nikel Tidak Dicabut Izinnya, Bahlil: Kami Pantau Dengan Ketat

“Kita selalu proaktif untuk mengikuti perkembangan, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di media sosial,” imbuhnya.

Pada hari yang sama, pemerintah mencabut izin tambang untuk empat perusahaan tambang di Papua. 

Hal itu diputuskan oleh pemerintah diwakili tiga menteri, meliputi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 

Keputusan diambil usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 9 Juni 2025.

"Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut," kata Bahlil.

Pemerintah mencabut ijin usaha pertambangan milik 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.--Anisha Aprilia

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjelaskan bahwa pihaknya juga menanyakan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sehingga informasi didapat secara komprehensif.

“Dalam rapat kami, kita minta aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, apa sesungguhnya yang terjadi dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan empat IUP yang masuk dalam kawasan Geopark,” ujar Bahlil.

Sumber: