DPR Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah, Soroti Kontroversi Tragedi 1998

Pernyataan ini disampaikan menyusul permintaan sejumlah anggota Komisi X DPR agar proyek penulisan ulang sejarah dihentikan, menyusul kontroversi yang muncul, terutama terkait tragedi Mei 1998.

BACA JUGA:Hapus Cap Malas Jalan Kaki, UMM dan Komunitas History Fun Walk Gelar Menapak Sejarah Kolonial

Fadli Zon: Proyek Tetap Jalan, Tim Penulis dari Sejarawan Profesional

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah akan tetap dilanjutkan. 

BACA JUGA:Bedhol Pusaka 2025: Prosesi Sakral Ponorogo Mengenang Sejarah dengan Arak Pusaka

Ia menyebut, proyek ini dikerjakan oleh 113 sejarawan dari seluruh Nusantara. Meski demikian, ada sejumlah sejarawan yang memilih mundur karena menemukan kejanggalan.

Fadli juga mengimbau agar publik tidak tergesa-gesa menilai hasil kerja tim, mengingat proses penulisan masih berlangsung.

BACA JUGA:Tema, Cara Memperingati, dan Sejarah Hari Pelaut Sedunia pada 25 Juni 2025

Kontroversi Tragedi 1998: Puan Ingatkan Pidato Presiden Habibie

Salah satu sorotan publik adalah pernyataan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998.

Terkait hal ini, Puan Maharani merujuk pada pidato Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, yang secara eksplisit menyebut adanya kekerasan seksual pada peristiwa tersebut.

"Di mana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan apa-apa, saya juga tidak hafal secara detail. Ya coba kita buka fakta-fakta sejarah itu, kita kaji kembali, kita lihat kembali," jelas Puan.

BACA JUGA:Wisma Habibie Ainun Akan Dibuka untuk Umum Mulai Februari 2025

Puan mengingatkan agar fakta sejarah tidak dihapus, apalagi jika pernyataan tersebut pernah disampaikan oleh seorang kepala negara.

Menurutnya, jika dalam fakta-fakta sejarah terdapat hal-hal yang dianggap tidak perlu, maka perlu dipertanyakan kebenarannya. 

Sebab, menurutnya banyak ahli sejarah yang menegaskan bahwa fakta sejarah, terlebih jika disampaikan oleh seorang presiden, merupakan sesuatu yang harus diakui dan dihormati.

BACA JUGA:Mengupas Sisi Maskulinitas dan Feminitas dalam Film Habibie & Ainun 1

Sumber: