Politik Merangkul ala Prabowo, PDIP Gabung Rezim Tinggal Tunggu Waktu

Keputusan Prabowo itu tak bisa dilepaskan dari akumulasi konsistensi politiknya sejak ia memutuskan bergabung ke pemerintahan Joko Widodo pasca-Pilpres 2019. Menurut Verdy, Prabowo sudah meninggalkan politik yang konfrontatif. 

Sehingga, pembebasan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan ekspresi paling mutakhir dari strategi konsolidasi Prabowo. Ia menilai keputusan itu bukan hanya simbol pendekatan personal, melainkan penggunaan penuh hak prerogatif sebagai presiden demi stabilitas kekuasaan. Baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun simbolik.

BACA JUGA:Hasto dan Tom Lembong Dapat Ampunan, Rocky Gerung: Ada Gempa Politik Kecil di Solo

Apalagi, PDIP merupakan satu-satunya kekuatan belum bergabung ke pemerintahan. Prabowo pun membuka jalan. “Kalau dulu PDIP distigmakan oposisi, sekarang didorong jadi mitra strategis,” lanjut Verdy.

Ia membaca sinyal bahwa Prabowo tengah memperluas basis koalisinya. Bukan untuk membongkar struktur lama, tapi untuk membentuk poros baru yang lebih cair dan menyeluruh. 

Sebetulnya, pada titik inilah PDIP berada dalam dilema. Di satu sisi, pintu kabinet terbuka. Di lain sisi, amnesti untuk Hasto Kristiyanto bisa dibaca sebagai undangan untuk masuk ke kekuasaan.

BACA JUGA:Dapatkah Prabowo Ampuni Tom dan Hasto? Pahami Beda Abolisi, Amnesti, dan Grasi!

Jika PDIP masuk, lanjut Verdy, maka tak ada lagi oposisi nyata di parlemen. Pemerintahan Prabowo akan nyaris tanpa tandingan secara formal.

Verdy juga menyinggung bagaimana Prabowo kini mengayuh perahu di antara dua gelombang besar: PDIP sebagai kekuatan lama yang masih solid dan Jokowi yang punya pengaruh tersendiri melalui Wakil Presiden Gibran, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan loyalis lainnya. Di tengah itu, Prabowo memainkan peran sebagai problem solver.

“Prabowo menunjukkan bahwa ia punya semua kartu truf. Ini bukan sekadar manuver taktis, tapi sekaligus pernyataan bahwa dia tidak bisa didikte siapa pun, termasuk Jokowi,” tambah dosen ilmu komunikasi politik di Universitas Brawijaya itu. 

BACA JUGA:DPR Setujui Abolisi dan Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto, Keduanya Dibebaskan dari Jerat Hukum

Bagi Verdy, langkah Prabowo, mencerminkan gaya khas politik Jawa yang pernah diterapkan oleh Jokowi. Yakni politik merangkul, bukan menundukkan. Ia menyebutnya sebagai pendekatan yang akomodatif dan rekonsiliatif.

Prabowo tidak ingin menyeragamkan basis massa. Melainkan ingin semuanya tetap berada dalam barisannya masing-masing. “Jadi, Prabowo yang mengorkestrasi. Nanti tinggal diuji apakah konsistensinya bisa dijaga, atau justru pecah di tengah jalan,” tutup Verdy.

Sementara itu, kritik deras juga mengair dari sejumlah berbagai kalangan. Mereka menyayangkan keputusan Prabowo memberi amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong. Sebab, bisa menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

BACA JUGA:KPK Telusuri Harun Masiku Usai Hasto Divonis Terkait Kasus Penyuapan

Sumber: