Anggaran Belanja Daerah Pemprov Jawa Timur Naik Rp 2,7 Triliun di PAPBD 2025

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Jawa Timur 2025, mengalami kenaikan hingga Rp 2,7 triliun dari APBD Murni, Jumat 15 Agustus 2025.

Keputusan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam nota keuangan rencana PABD 2025 di sidang Paripurna di DPRD, Jumat siang. Dalam PAPBD, belanja daerah mencapai Rp 32,9 triliun. Sementara di APBD murni 2025, belanja daerah mencapai Rp 30,2 triliun.

Kenaikan itu dipicu dari beberapa komponen belanja. Yakni belanja operasi mencapai Rp 24 triliun, belanja modal Rp 3 triliun, belanja tak terduga Rp 302 miliar, dan belanja transfer Rp 5,5 triliun.

Sementara untuk urusan pemerintahan, alokasi pendidikan mencapai belanja tertinggi dengan Rp 9,9 triliun. Di susul kesehatan dengan Rp 6,4 triliun, dan pekerjaan umum Rp 2,1 triliun. 

BACA JUGA:Khofifah dan DPRD Jatim Sepakati P-APBD 2025: Fokus pada Belanja Wajib dan Pendidikan

BACA JUGA:APBD Surabaya Rp 12 Triliun Tak Cukup untuk Entaskan Kemiskinan, Ini Prioritas Eri Cahyadi untuk 5 Tahun ke Depan

Sementara untuk perubahan pendapatan daerah, Khofifah memaparkan ada kenaikan dari PABD 2025. Di mana pada APBD murni pendapatan mencapai Rp 28,4 triliun. Sementara di PABD 2025 diproyeksikan menjadi Rp 28,5 triliun. " Atau ada penambahan sebesar Rp 91,1 miliar," paparnyi. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Lilik Hendarwati memberi catatan mengenai PAPBD 2025. Salah satunya kenaikan anggaran belanja yang timpang dengan pendapatan. 

Saat ini, anggaran Pemprov Jawa Timur masih sangat tergantung pada sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) APBD 2024 yang mencapai angka Rp 4,7 triliun. Sementara potensi pendapatan baru di PABD hanya bertambah Rp 91,9 miliar dari anggaran murni. 

"Dalam rapat-rapat selama ini, terlihat OPD belum bergerak maksimal untuk menghasilkan potensi pendapatan baru," katanya. Target menaikkan pendapatan masih sulit dicapai. Kondisi ini, jika terus berlangsung akan membahayakan kebijakan fiskal Pemprov Jawa Timur. 

Lilik meminta agar potensi pendapatan terus digalakkan. Sehingga Jawa Timur bisa merencakan pendapatan lebih tinggi. Sehingga defisit anggaran di setiap perencanaan APBD tak terlalu timpang. Antara pendapatan dan belanja daerah. (*)

 

 

Sumber: