Tunjangan Rumah DPR RI Bisa Habiskan Rp1,74 Triliun per Periode, ICW Desak Transparansi

BACA JUGA:Kasus Dugaan Pedofilia di Roblox Jadi Sorotan DPR, Xbox Punya Solusi!

Ia berharap masyarakat dapat melihat secara lebih jernih bahwa setiap komponen pendapatan anggota dewan bukan sekadar untuk kebutuhan pribadi. Melainkan juga penunjang fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi yang dijalankan demi kepentingan rakyat.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyebut besaran tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan sebagai hal yang wajar, mengingat harga sewa di kawasan strategis Jakarta.--

"Ini sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus memastikan masyarakat mendapat informasi yang utuh dan tidak terpotong-potong," katanya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak DPR supaya bisa menjelaskan alasan yang lebih mendalam terkait tunjangan rumah tersebut. Terutama apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab, nilai tunjangan rumah itu bisa termasuk pemborosan anggaran publik.

Total bisa menghabiskan Rp1,74 triliun per periode untuk memberi tunjangan rumah kepada 580 anggota DPR. ICW menilai pemberian tunjangan dengan nilai fantastis itu bukan keputusan yang patut dan adil.

BACA JUGA:Revisi UU Haji Masih Dibahas, DPR Tunggu DIM dari Pemerintah

BACA JUGA:Kasus Penganiayaan Prada Lucky, DPR Minta Doktrin Kekerasan dan Perundungan Dihapuskan dari TNI

Mengingat warga akan menghadapi kesulitan akibat  kenaikan pajak dan kesulitan lain yang tengah dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

"Tunjangan perumahan kami duga kuat hanya untuk menambah biaya politik untuk menebus ongkos pemilu, atau merawat jaringan patronase para politisi DPR," kata Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha dalam keterangan resminya, kemarin.

Tak cuma itu. ICW pun meminta DPR wajib mengumumkan besaran anggaran yang diterima selama menjabat termasuk anggaran reses dan kunjungan daerah. Menurut Egi, perlu ada kejelasan apakah anggaran tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya. (*)

Sumber: