BP Haji Diwacanakan Jadi Kementerian Haji, Revisi UU Haji Ditarget Rampung Pekan Depan

BACA JUGA:BP Haji Harap Revisi UU Haji segera Disahkan

“Insyaallah sudah (DIM diserahkan ke DPR). Mohon doanya supaya bisa cepat selesai,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

Prasetyo membenarkan, salah satu poin penting dalam DIM adalah wacana perubahan status BP Haji menjadi Kementerian Haji.

Lembaga ini nantinya akan fokus mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah jamaah Indonesia. “Ada rencana seperti itu (pembentukan Kementerian Haji),” katanya.

BACA JUGA:Revisi UU Haji Masih Dibahas, DPR Tunggu DIM dari Pemerintah

BACA JUGA:Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Tiga Pejabat Kemnag

Menurut Prasetyo, urgensi pembentukan Kementerian Haji berangkat dari evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya.

Dengan jumlah jamaah Indonesia yang besar, keberadaan kementerian dianggap akan memudahkan koordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi.

Sebelumnya, Kementerian Hukum menyerahkan DIM revisi UU Haji kepada DPR yang memuat sekitar 700 poin. Namun, sebagian besar pasal bersifat tetap dari aturan sebelumnya.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan, peluang BP Haji menjadi kementerian baru sangat besar. DPR menargetkan pembahasan revisi UU Haji rampung pada Agustus 2025. (*)

Sumber: