Menghadang Korupsi dari Hulu

BACA JUGA:Korupsi di Pertamina, Jalan Menuju Kehancuran Negara?

BACA JUGA:Ramadan, Momentum untuk Melawan Darurat Korupsi

Studi Quah (2010) dalam Asian Journal of Political Science menunjukkan bahwa efektivitas ICAC memang luar biasa, mulai kekuatan represif hingga strategi pencegahan dan pendidikan dilakukan. 

ICAC menindak tegas koruptor tanpa pandang bulu, membangun sistem administrasi yang transparan, dan menanamkan budaya integritas sejak usia dini. Hasilnya, dalam dua dekade, Hongkong bertransformasi dari ”markas besar suap” menjadi salah satu yurisdiksi dengan tata kelola paling bersih di Asia.

Pelajaran penting dari Hongkong adalah pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan setengah hati. Dibutuhkan kombinasi political will yang kuat, kelembagaan independen, serta budaya publik yang menolak kompromi pada perilaku koruptif.

BACA JUGA:Mencermati Vonis Ringan Hukuman Korupsi Timah, Dibutuhkan Hakim 'Gila' untuk Kasus Korupsi

BACA JUGA:Tersangka Korupsi Jalan Tertatih

REFLEKSI UNTUK INDONESIA

Indonesia kerap terjebak dalam pendekatan hilir: menunggu kasus meledak, baru kemudian aparat bertindak. Padahal, yang mendesak adalah kerja pada level hulu. Yaitu, memperbaiki sistem rekrutmen politik, mengurangi biaya demokrasi yang mahal, serta menutup celah regulasi yang rawan diperjualbelikan.

Studi Mungiu-Pippidi (2013) dalam Governance Journal menekankan bahwa pemberantasan korupsi efektif bila negara mampu mengubah ”ekuilibrium sosial”, dari masyarakat permisif terhadap korupsi menjadi masyarakat yang menolak dan menghukum perilaku tersebut. 

Artinya, perang melawan korupsi harus melibatkan transformasi budaya, tidak hanya fokus pada penegakan hukum.

BACA JUGA:Pilkada Serentak dan Pemberantasan Korupsi

BACA JUGA:Korupsi sebagai Problem Budaya

STRATEGI KE DEPAN

Jika kita memang serius memberantas korupsi, baik korupsi birokrasi maupun korupsi politik, sebenarnya ada beberapa langkah strategis yang bisa dipertimbangkan. 

Sumber: