Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Isu Tunjangan DPR Jadi Pembahasan

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Isu Tunjangan DPR Jadi Pembahasan

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya terkait insiden meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dalam aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada Kamis malam (28/8).--

HARIAN DISWAY - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara ke Istana Negara, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.

Pertemuan ini disebut telah dijadwalkan sejak lama dan berlangsung di tengah meningkatnya kritik publik terhadap tunjangan anggota DPR.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi salah satu tokoh yang hadir.

BACA JUGA:Rapat Royalti DPR Memanas, Ahmad Dhani Nyaris Diusir

BACA JUGA:Inilah Klarifikasi Undangan Rapat Persiapan Pernikahan Putri Kepala BNPB

Ia menyampaikan bahwa agenda utama pertemuan adalah bersilaturahmi dengan Presiden serta dilanjutkan rapat kabinet.

Menurutnya, situasi sosial dan kritik masyarakat saat ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh lembaga negara.

“Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus reformasi. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan publik,” ujar Cak Imin di kompleks Istana.

BACA JUGA:Fraksi-Fraksi DPR Satu Per Satu Sepakat Evaluasi Tunjangan Anggota Dewan, Ada PDIP Sampai Golkar

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap tunjangan rumah anggota DPR. “Semua kebijakan yang menimbulkan kecemburuan sosial harus dievaluasi,” tambahnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), turut hadir mewakili Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sedang bertugas di Tiongkok.

Ibas menegaskan partainya sejalan dengan aspirasi publik untuk meninjau ulang tunjangan DPR.

BACA JUGA:Kenaikan Tunjangan DPR RI, Joget di Senayan, dan Krisis Empati Sosial

“Kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: