Refleksi Komunikasi DPR dalam Menjaga Kepercayaan Publik

AGUSTUS merupakan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, gegap gempita perayaan hari kemerdekaan ke-80 tahun 2025, di seluruh pelosok tanah air. Berbagai kegiatan, mulai upacara, malam tasyakuran, lomba-lomba, hingga karnaval. 

Tiba-tiba kita dikejutkan oleh aksi demonstrasi besar-besaran, baik di pusat pemerintahan Jakarta maupun meluas di berbagai daerah. Aksi demonstrasi yang diawali pada 25 Agustus 2025 tersebut berakhir dengan ricuh. 

Kini aksi massa telah mereda, menyisakan luka mendalam akibat arogansi oknum aparat maupun aksi anarkistis oknum demonstran. Korban nyawa melayang sia-sia, luka-luka baik dari pihak demonstran maupun aparat kepolisian tak terelakkan. 

BACA JUGA:DPR, Rakyat, dan Hilangnya Akhlak dalam Kepemimpinan

BACA JUGA:DPR dan Demokrasi Berdampak

Belum lagi pembakaran aset-aset pemerintah, gedung DPRD, kantor kepolisian, dan fasilitas publik lainnya. Bahkan, rumah pribadi anggota DPR tidak luput dari aksi penjarahan. Penegakan hukum tetap harus berjalan. 

Di sisi lain, pemerintah dan DPR reflektif terhadap fenomena yang terjadi.

Ada apa ini? Tentu fenomena tersebut jauh dari budaya kita yang terkenal sopan santun. Kita sepakat bahwa aksi demonstrasi adalah bagian dari penyampaian pendapat dan harus dilindungi sesuai undang-undang yang berlaku. 

Akan tetapi, tentu kita tidak bisa membiarkan aksi fandalisme dan anarkisme yang merugikan semua pihak. 

BACA JUGA:Salsa, DPR, dan Tren Baru Aspirasi Publik: Dari Jalanan ke Arena Debat

BACA JUGA:Meruwat DPR: Krisis Representasi Politik

Banyak anasir mengatakan bahwa aksi demonstrasi Agustus 2025 ditunggangi kelompok tertentu, skenario untuk kepentingan tertentu, bahkan Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada indikasi makar. 

Lepas dari itu semua, penulis mengatakan bahwa kondisi seperti itu bisa dicegah jika para pejabat publik memiliki kepekaan dan empati atas kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, PHK di mana-mana, daya beli masyarakat menurun.

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui keselarasan komunikasi antara elite dan masyarakat yang berjalan baik. Aksi demonstrasi yang awalnya berjalan damai akhirnya berujung anarkistis meluas di berbagai daerah tidak terlepas dari perilaku elite politik. 

Sumber: