Kemenkes dan BGN Akan Ukur Tinggi dan Berat Badan Penerima MBG Setiap 6 Bulan

JAKARTA, HARIAN DISWAY -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengintegrasikan pengukuran status gizi, dengan tujuan memantau langsung dampak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengukuran tinggi dan berat badan (antropometri) penerima MBG akan dilakukan secara berkala setiap enam enem bulan sekali.

Pengambilan langkah ini ditujukan untuk memastikan program MBG tidah hanya berfokus pada penyaluran makanan. Tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yakni perbaikan gizi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pengukuran status gizi ini akan diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilakukan di lingkungan sekolah. Pengukuran berkala setiap enam bulan dinilai sudah sesuai dengan standar organisasi kesehatan internasional seperti UNICEF dan WHO.

"Di luar itu kita ada yang pengawasan yang sifatnya lebih memonitor program. Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan para peserta atau penerima manfaat gizinya, Pak Dadan, ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya," jelas Budi dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Oktober 2025.

BACA JUGA:Cak Yebe Dukung SLHS Wajib untuk Vendor MBG di Surabaya

BACA JUGA:Kepala BGN Minta Maaf usai Cucu Mahfud Md jadi Korban Keracunan MBG

"Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data cek kesehatan gratisnya anak-anak sekolah sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa," tambahnya.

Dengan integrasi ini, data hasil pengukuran akan terkumpul secara terpusat. Diharapkan, data tersebut dapat menjadi acuan keberhasilan program MBG.

Menurut Budi, data yang terkumpul akan sangat membantu dalam memberikan feedback yang akuran kepada BGN. "Karena datanya kan sudah satu, sehingga bisa membantu juga by name, by address untuk memberikan feedback ke teman-teman di BGN," ujarnyanya.

Melalui data yang detail inim pemerintah dapat membandingkan progres gizi antara anak-anak yang telah menerima MBG dan yang belum. Sehingga perbaikan kebijakan di masa mendatang dapat dilakukan secara tepat sasaran, terutama wilayah dan kelompok tertentu yang membutuhkan intervensi gizi lebih lanjut.

BACA JUGA:Tanggapi Kasus Keracunan Massal, Perpres MBG Segera Terbit

BACA JUGA:9 bulan MBG, 6.517 Siswa Keracunan

Selain pengukuran berkala, Kemenkes juga berencana menambahkan indikator progres MBG pada CKG. Serta mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh dapur MBG, guna mengatasi isu keracunan yang sedang marak.

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjadikan MBG sebagai program yang terukur dan memiliki dampak nyata pada kesehatan anak bangsa.

Sumber: