Politik di Era Digital ala Pimpinan DPRD Surabaya Arif Fathoni: Scroll, Klik, dan Pertanggungjawaban

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni ditunjuk menjadi pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya masa jabatan 2024-2029.-Amanah for Harian Disway-
BACA JUGA:Warga Graha Famili Adukan PT SAS ke Komisi A DPRD Surabaya, Soal Konflik Lahan Fasum!
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni-Wulan Yanuarwati -Harian Disway
Toni menjelaskan bahwa cara berkomunikasi seperti ini bukan hanya sekadar gaya, melainkan bagian dari pendidikan politik digital yang sehat.
Dalam era di mana algoritma media sosial dapat dengan mudah memicu polarisasi, setiap politisi memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital agar tidak menjadi arena disinformasi dan kebencian.
"Kita semua punya tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik melalui interaksi dua arah. Jangan biarkan media sosial menjadi jembatan disharmonisasi antar elemen bangsa," tegasnya.
Apa yang disampaikan Arif Fathoni mencerminkan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang konstruktif di era digital.
Dalam dunia di mana informasi menyebar dengan cepat dan sering kali tanpa filter, politisi harus proaktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Ini bukan hanya soal mendengarkan, tetapi juga tanggap terhadap suara-suara yang ada, baik yang positif maupun negatif.
Melalui media sosial, Arif Fathoni berusaha membangun hubungan yang lebih dekat dengan warga Surabaya. Dia ingin masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diakomodasi.
BACA JUGA:Bukan Kementerian BUMN, Ini Alasan DPRD Surabaya Temui Danantara soal Lahan Pertamina
BACA JUGA:Bangun Lapangan Padel dan Mini Soccer di THR, DPRD Surabaya: Perlu Survei!
Dengan cara tersebut, ia berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. “Media sosial ini adalah alat yang sangat efektif untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat,” katanya.
Namun, tantangan tetap ada. Polarisasi di media sosial bisa menjadi ancaman nyata bagi komunikasi yang sehat. Maka, politisi seperti Arif Fathoni harus berupaya untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif dan tidak memunculkan kebencian.
"Harus ada kesadaran bahwa media sosial bukan tempat untuk menyerang satu sama lain, tetapi untuk membangun dialog yang konstruktif," tandasnya.
Dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif, Arif Fathoni menunjukkan bahwa politisi juga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Ia ingin menjadi contoh bagi rekan-rekannya di DPRD dan juga bagi masyarakat. Tidak ada yang salah dengan memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: