Mewujudkan Pesantren Ramah Anak

BACA JUGA:Jaga Kyai, Jaga Negeri, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Sebut Pesantren Benteng Moral Bangsa

BACA JUGA:Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Tertibkan Bangunan Pesantren

Fromm menjelaskan bahwa kekerasan yang merusak berkembang karena faktor sosial dan psikologis, seperti alienasi dalam masyarakat modern, represi emosional, serta sistem politik dan ekonomi yang menekan individu. 

Atas dasar pengertian itulah, secara hipotesis, kekerasan yang terjadi di kalangan santri didorong oleh faktor sosial, seperti relasi senior-junior, dan psikologis, yakni pelaku pernah melalui tekanan dalam keluarga dan lingkungan. Tentu, hal tersebut memerlukan penelitian lebih serius untuk mengurai penyebab secara lebih terperinci. 

Secara teoretis, sebuah perilaku terbentuk dari apa yang menjadi standar moral dari masyarakat (antecedent). Bagaimanapun, peraturan di pondok pesantren tidak berbeda dengan aturan sosial pada umumnya, baik secara tertulis maupun lisan. 

BACA JUGA:Wamenag Optimistis Izin Pembentukan Ditjen Pesantren Terbit Sebelum Hari Santri

BACA JUGA:Menag: Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Jangan Dibesar-besarkan

Demikian pula, agar perilaku itu menjadi tabiat, sanksi harus ditegakkan (consequence).  Dari beberapa hasil penelitian mahasiswa yang pernah saya bimbing, secara umum, disiplin di lembaga pendidikan tertua itu dilakukan melalui hukuman (punishment). 

Untuk itu, upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui pelbagai kegiatan. Misalnya, permainan, penyuluhan, dan penghargaan.  

SOLUSI 

Sejalan dengan amanah UU Pesantren yang kini dijalankan Majelis Masyayikh (MM), dewan masyayikh sebagai institusi yang menjadi mitra dari MM di setiap pondok pesantren turut memastikan rekognisi (pengakuan) dan sekaligus afirmasi terhadap lulusan, yang memiliki tradisi akademik, metode pembelajaran, dan model yang beranekaragam. 

BACA JUGA:PBNU Ambil Langkah Hukum Terkait Tayangan Trans7 yang Menyakiti Pesantren dan Ulama

BACA JUGA:Guru Besar UIN Jakarta Kritik Liputan Trans7, Pesantren Jangan Dilihat Sepihak

Tambahan, tata kelola pondok pesantren juga didasarkan pada kemandirian, baik dalam pengelolaan lembaga, keuangan, maupun sosial pesantren. 

Meski demikian, pesantren yang secara resmi tercatat di Kementerian Agama terikat dengan tugas yang dipanggul oleh Majelis Masyayikh untuk meningkatkan mutu pondok pesantren yang sekaligus menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang ramah pada anak. 

Sumber: