Pemilihan Dekan di UI Diwarnai Dugaan Nepotisme, BEM UI dan DPR RI Desak Transparansi

HARIAN DISWAY - Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus tertua seharusnya dapat menjadi pedoman bagi seluruh institusi perguruan tinggi di Indonesia.

Namun, reputasi tersebut justru dipertanyakan sesaat proses pemilihan dekan secara serentak di sejumlah fakultas diwarnai oleh infiltrasi politik, nepotisme, dan praktik transaksional. Akibatnya, banyak pihak mulai meragukan integritas serta idealisme dari kampus tersebut.

Berdasarkan berbagai informasi yang beredar di media sosial, disebutkan adanya dugaan intervensi eksternal yang masuk ke dalam lingkup fakultas melalui jaringan birokrasi kampus.

Sejumlah pihak menilai, proses pemilihan tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan murni dan jujur. Isu mengenai dugaan indikasi “setoran” dan kompromi kepentingan di balik pemilihan dekan pun turut mencuat.

BACA JUGA:Pengakuan Dekan Atas Pembekuan Pengurus BEM FISIP Unair: Betul, Karena Sudah Viral

BACA JUGA:Setelah Mediasi, Dekanat Cabut Pembekuan Pengurus BEM FISIP Unair

Dukungan terhadap calon tertentu disebut-sebut diiringi imbalan jabatan struktural serta dukungan politik balas budi. Tentu hal itu menjadikan proses pemilihan dekan tampak hanya sekadar formalitas yang sudah diskenariokan sebelumnya dari atas.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Zayyid Sulthan Rahman menegaskan mahasiswa tidak akan tinggal diam menyikapi dugaan manipulasi demokrasi kampus tersebut.

Ia menilai, proses pemilihan dekan akan berujung menjadi seremoni tanpa substansi bila calon dekan yang mencalonkan diri tidak membawa gagasan yang jelas. 

“Kami menuntut semua calon dekan berani memaparkan gagasan, visi, dan misi secara transparan. Jangan sampai mahasiswa membeli kucing dalam karung. Kami akan skeptis terhadap calon yang minim gagasan dan sarat kepentingan,” tegas Ketua BEM UI Zayyid Sulthan Rahman kepada awakmedia yang dikutip dari disway.id, Jumat, 31 Oktober 2025. 

BACA JUGA:BEM se-UI Tolak Agus Setiawan, Tegaskan Representasi Palsu Mahasiswa UI di DPR

BACA JUGA:Ketum PBNU Minta Maaf Usai UI Undang Akademisi Pro-Israel Peter Berkowitz

Pada kesempatan yang sama, Zayyid turut menegaskan jika infiltrasi politik benar terjadi akibat praktik demokrasi yang tidak sehat, dampaknya akan langsung dirasakan oleh mahasiswa. 

Potensi munculnya kebijakan tidak transparan seperti kenaikan UKT, pembatasan kegiatan kemahasiswaan, hingga tekanan akademis terhadap pihak yang kritis dalam menanggapi kebijakan kampus dapat terjadi kapan saja.

“Dampaknya bisa langsung terasa: mulai dari penetapan UKT yang tidak transparan, pembatasan kegiatan mahasiswa, sampai tekanan akademis terhadap mereka yang kritis,” ungkap Zayyid.

BEM UI juga memperingatkan agar hubungan patron-klien antara dekanat dan rektorat tidak menciptakan “utang budi politik” yang justru menyeret kampus ke lingkaran kekuasaan.

BACA JUGA:UU TNI Baru Disahkan, 7 Mahasiswa UI Layangkan Gugatan ke MK 

BACA JUGA:Gelar Doktor Bahlil Ditangguhkan UI, Mendiktisaintek Tak Ingin Ikut Campur

“Kami akan tetap bersuara dan mengawal seluruh proses agar pemilihan dekan tidak berubah menjadi ajang transaksional atau bagi-bagi kekuasaan,” imbuh Zayyid.

Pernyataan serupa terkait isu tersebut turut ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Irfani menekankan bahwa pemilihan dekan UI harus steril dari aliran politik maupun infiltrasi kekuasaan eksternal yang bertentangan dengan semangat otonomi perguruan tinggi.

“Dugaan intervensi politik dalam pemilihan dekan, di kampus mana pun, termasuk UI, adalah persoalan serius. Pemilihan dekan harus objektif, transparan, dan bebas dari tekanan politik,” tegas politisi itu dalam merespons isu pemilihan dekan UI pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Irfani meminta Kemendikbudristek dan pemangku kepentingan Universitas Indonesia (UI) untuk memperketat pengawasan agar praktik transaksional yang dapat merusak integritas akademik tidak terjadi di lingkup kampus. 

BACA JUGA:Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Mengancam, Indonesia di Ambang Otoritarianisme

BACA JUGA:Pildek (FK Unair), Minus Demokrasi

Sebagai institusi bersejarah dengan reputasi internasional, Universitas Indonesia (UI) diharapkan kembali menjadi mercusuar intelektual bangsa, sebuah tempat lahirnya gagasan besar dan kepemimpinan akademik yang visioner. 

Visi dari kampus tersebut adalah sejajar dengan universitas-universitas terkemuka dunia seperti Harvard, Oxford, atau Tokyo University, dengan standar kepemimpinan akademik yang bersih dan berintegritas tinggi. 

Pemilihan dekan yang bebas dari infiltrasi politik dan transaksi kepentingan bukan hanya persoalan internal kampus, melainkan tolok ukur masa depan perguruan tinggi di Indonesia.

Jika kampus sebesar Universitas Indonesia (UI) gagal menjaga independensinya, akan sulit berharap perguruan tinggi lain mampu menegakkan integritas akademik yang sehat di tengah derasnya arus politik praktis saat ini. (*)

*) Mahasiswa magang Prodi Sastra Inggris dari Universitas Negeri Surabaya

Sumber: disway.id