Optimisme Menata Jalan Menuju Penyediaan Pekerjaan Layak di Jatim

Dalam hal ini, arah penyiapan tenaga kerja muda, terutama lulusan SMA/SMK yang masih menduduki tingkat pengangguran relatif tinggi. Kondisi itu menjadi alasan kuat bagi berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi antara SMA/SMK, balai latihan kerja, dunia industri, dan lembaga sertifikasi. 

Pembenahan kurikulum berbasis kompetensi, perluasan program magang, serta pendampingan karier bagi siswa SMA/SMK menjadi bagian dari strategi penyiapan tenaga kerja kompeten harus terus berkelanjutan. 

Dalam konteks penyediaan pekerjaan layak atau decent work, disadari masih perlu ada peningkatan kualitas pekerjaan, bukan hanya penambahan jumlah pekerja. 

Berbagai program peningkatan keterampilan yang bersifat upskilling dan reskilling terus diperkuat, termasuk pelatihan digital, logistik, manufaktur, hingga ekonomi kreatif dan pekerjaan hijau (green job). 

Upaya memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal, melalui skema program bukan penerima upah (BPU) dipercaya sebagai langkah penting dan strategis untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan kerja. 

Upaya itu juga mendorong setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja secara produktif dan aman.

Secara keseluruhan, meski sektor pertanian memainkan peran vital dalam penyediaan pangan dan penyerapan tenaga kerja, sektor itu menghadapi tantangan signifikan dalam hal produktivitas, pendapatan, modernisasi, peningkatan kualitas SDM, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih layak. 

Penggunaan teknologi tepat guna, memperkuat supply chain pengelolaan pascapanen, dan dukungan inklusi keuangan menjadi solusi strategis untuk menarik kerja muda dan peningkatan kesejahteraan di sektor itu.

Di hadapan tantangan global, dapat dilakukan dengan memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang responsif terhadap perubahan yang terintegrasi dengan layanan ketenagakerjaan, penyediaan pusat informasi pasar kerja, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi ketenagakerjaan. 

Perlunya komitmen dan aksi nyata yang memastikan bahwa setiap warga, baik di kota maupun desa, baik laki-laki maupun perempuan, serta golongan rentan mendapat akses yang adil terhadap informasi lowongan, pelatihan, dan pendampingan. 

Beberapa solusi berupa pengembangan program magang, inkubasi kerja, dan sertifikasi kompetensi. Semua itu diharapkan mampu mempercepat transisi lulusan pendidikan ke dunia kerja. 

Selain perbaikan ekosistem, dibutuhkan adanya pemetaan serta insentif investasi yang tidak hanya mendorong masuknya modal, tetapi juga yang ramah penciptaan lapangan kerja.

PENUTUP

Pada akhirnya, perjalanan menuju penyediaan pekerjaan layak adalah proses yang membutuhkan waktu, komitmen, kebijakan yang konsisten, dan kerja sama multipihak. 

Capaian Jawa Timur hingga tahun 2025 memberikan optimisme bahwa arah yang ditempuh sudah memberikan dampak positif di tengah tekanan eksternal dan pesimisme masyarakat dampak gelombang PHK dan sulitnya mencari pekerjaan. 

Sumber: