Jika Tak Ingin Perang, Demokratislah!

BACA JUGA:PDIP Menghadapi KIM, Said Abdullah: Pilkada Bukan Permusuhan Politik, tapi Kontestasi Demokratis

BACA JUGA:Kim Kardashian Berusaha Jadi Ibu Demokratis

ANCAMAN DARI UTARA

Dalam konteks kontemporer, persengketaan di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok seolah telah ditaruh di bawah karpet tanpa kepastian. 

Selain itu, ekspansi ekonomi Tiongkok melalui inisiatif proyek belt and road initiative (BRI) menunjukkan bahwa ancaman kontemporer tidak selalu berbentuk invasi militer, tetapi juga penetrasi ekonomi dan ketergantungan struktural. 

Ketika demokrasi melemah, ruang kontrol publik terhadap kebijakan luar negeri mengecil. Bahkan, negara berpotensi terjerumus dalam jebakan geopolitik yang mengorbankan kedaulatan ekonomi maupun wilayah yang tergerogoti seiring prinsip bebas aktif makin hilang. 

Demokrasi yang sehat memastikan bahwa arah kebijakan luar negeri tetap berpijak pada kepentingan rakyat, alih-alih pada kepentingan blok atau figur tunggal.

Ketergantungan yang berlebihan terhadap investasi dan infrastruktur Tiongkok tanpa kontrol transparan dapat mengubah relasi strategis menjadi relasi subordinatif. Demokrasi yang rapuh membuka jalan bagi politik luar negeri yang impulsif dan tunduk pada tekanan eksternal. 

Selain itu, kerapuhan demokrasi dapat menjadi pintu masuk bagi ancaman keamanan nontradisional seperti ketergantungan energi yang makin tidak sehat, eksploitasi sumber daya secara ugal-ugalan, hingga penetrasi politik ekonomi yang mengikis kemandirian strategis.

BENTENG ITU BERNAMA DEMOKRASI

Demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan juga benteng moral dan strategis bagi perdamaian nasional. Demokrasi menyediakan mekanisme deliberatif agar rakyat menjadi subjek politik yang mengawasi jalannya negara. 

Dalam tatanan yang demokratis, kebijakan luar negeri tidak diputuskan di dalam ruang gelap kekuasaan, tetapi diuji melalui debat publik, media independen, dan nalar kebangsaan. 

Tanpa demokrasi, negara kehilangan instrumen pertahanan moralnya hingga pecahnya ancaman perang baik dari dalam maupun luar menjadi nyata.

Indonesia yang telah delapan dekade merdeka seharusnya telah dewasa dalam berpolitik. Kedewasaan itu tidak diukur dari sebatas keberhasilan proyek politik dalam jargon kampanye, tetapi dari kemampuan mengelola perbedaan dan membangun kemandirian tanpa kehilangan prinsip. 

Demokrasi yang berfungsi adalah prasyarat utama bagi politik bebas aktif yang tidak tunduk pada kekuatan mana pun, tetapi berdiri di atas rasionalitas dan kemanusiaan sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945. 

Sumber: