Diskusi Buku Reset Indonesia Kupas Isu Ketimpangan Sosial sampai Kerusakan Alam

Penulis lainnya, Dandhy Laksono, menjelaskan bahwa ketimpangan sosial muncul karena pejabat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kebutuhan masyarakat. Khususnya masyarakat adat. 

Ia menilai bencana yang terjadi saat ini merupakan akibat dari ketidakpedulian pejabat terhadap lingkungan hidup masyarakat adat. 

Selama melakukan perjalanan keliling Tanah Air, Dandhy mengibaratkan kondisi Indonesia sudah seperti rumah rusak yang tidak bisa diperbaiki dengan tambal sulam. ”Ibarat kalau rumah bocor, ditambal sedikit, nanti bocor lagi. Rumah sudah miring, dimakan rayap, ditambal-tambal, nanti akan jugruk lagi,” kata Dandhy. 

Karena itu, ia menyimpulkan bahwa Indonesia tidak mungkin bisa dibenahi dengan cara tambal sulam. ”(Kerusakan) di Indonesia sudah terlalu parah. Sehingga kami pikir harus dibangun ulang, di-reset. Ibaratnya rumah 90 persen diambrukkan dulu,” imbuhnya.

BACA JUGA:Bedah Buku dan Seminar Panasonic Gobel Uraikan Kesuksesan Industri Berlandaskan Pancasila

BACA JUGA:Bedah Buku 75 Tahun Indonesia–Tiongkok, KOPRI: Perempuan Harus Paham Geopolitik

Menurut Dandhy, Reset Indonesia sangat mendesak. Jika tidak ada perubahan, bencana yang terjadi di Sumatra akan berulang di daerah lain, termasuk Kalimantan. Memang, kata Dandhy, Kalimantan jarang diguncang gempa. Namun, Pulau Borneo itu juga menghadapi ancaman yang sama. Yakni, deforestasi, tambang batubara, perkebunan sawit, banjir, dan kebakaran hutan.

Sutradara film Dirty Vote itu menjelaskan, sepuluh provinsi dengan kekayaan tambang terbesar di Indonesia justru menjadi sepuluh provinsi termiskin di Indonesia. Itu menunjukkan adanya ketimpangan antara hasil sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat.

”Nilai ekonominya tidak ke rakyat. Yang ke rakyat cuma bencana doang. Surplus ekonominya justru ke satu persen orang, ke satu persen perusahaan, satu persen pihak yang diuntungkan,” tandasnya. 

Karena itu, Dandhy menawarkan tujuh alternatif solusi untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut. Namun, ia menjelaskan tiga terpenting. Yakni, hak atas tanah, menjaga biodiversitas, dan sistem koperasi. Dandhy menjelaskan, tanah punya peran penting bagi kehidupan. 

BACA JUGA:Bedah Buku Indah dalam Pandemi Ungkap Kiprah Indah Kurnia Selama Pandemi Covid-19

BACA JUGA:Antre #Reset Indonesia Edisi Hemat di Pos Bloc Surabaya, Nyalakan Harapan untuk Indonesia

Menurutnya, meski seseorang tidak punya pekerjaan atau keterampilan, kepemilikan tanah tetap memberi ruang bagi warga untuk berkreasi di atas tanah itu. Asalkan biodiversitas di atas tanah harus dijaga. Karena dari sanalah tumbuh kehidupan yang lebih baik, mulai dari air hingga udara.

Selain itu, Dandhy menilai pengelolaan sumber daya sebaiknya dilakukan melalui sistem koperasi, bukan lagi bergantung pada perusahaan besar. Baginya, koperasi menjadi jalan untuk memastikan masyarakat dapat mengelola wilayahnya sendiri secara adil dan berkelanjutan.

”Kalau ingin menjadi generasi emas 2045, maka perlu dilakukan perubahan. Jika tidak, akan berubah menjadi generasi cemas,” ujar Dandhy. 

Sumber: