Greenland dan Pecah Kongsi Aliansi NATO

BACA JUGA:Hadapi Ancaman AS, Prancis dan Jerman Kirim Tentara untuk Perkuat Pertahanan Greenland

Realitas pahit itu mengingatkan kita pada sebuah diktum klasik yang pernah diucapkan Lord Palmerston, perdana menteri Inggris pada abad ke-19. Ia dengan dingin menyatakan, ”we have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.” 

Kutipan itu, yang berarti kita tidak memiliki sekutu abadi dan kita tidak memiliki musuh abadi, hanya kepentingan kitalah yang abadi dan kewajiban kitalah untuk mengikuti kepentingan itu, seolah menjadi pembenaran historis atas sikap Amerika Serikat saat ini. 

Ambisi terhadap Greenland bukanlah anomali atau penyimpangan sesaat, melainkan kelanjutan logis dari kalkulasi geopolitik klasik di mana kepentingan nasional adalah segalanya, sementara sekutu hanyalah variabel yang dapat berubah sesuai konteks zaman.

BACA JUGA:Pertemuan Denmark, Greenland, dan AS di Washington Buntu, Sepakat Bentuk Forum Tingkat Tinggi

BACA JUGA:Ini Tiga Alasan Trump Ingin Caplok Greenland, Mulai Tambang Hingga Posisi Strategis Militer

Konsekuensi dari sikap tersebut sangat fatal bagi kohesi internal NATO. Pasal 5 NATO, yang selama ini disakralkan sebagai jaminan keamanan kolektif bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua, kini menghadapi ujian kredibilitas yang paling serius. 

Logika pertahanan menjadi kacau balau. Jika ancaman terhadap kedaulatan wilayah anggota NATO, dalam hal ini Denmark, justru datang dari Amerika Serikat yang merupakan pemimpin aliansi itu sendiri, pasal 5 kehilangan legitimasi moral dan operasionalnya.

Preseden buruk sebelumnya dalam krisis Ukraina sebenarnya sudah memberikan sinyal awal bahwa solidaritas NATO memiliki batas. Dukungan yang diberikan sering kali tidak berarti intervensi militer langsung, tetapi terbatas pada dukungan logistik dan sanksi ekonomi. 

Ketidakpastian jaminan keamanan itu memaksa Eropa untuk bangun dari tidur panjangnya dan mencari jalur alternatif demi kelangsungan hidup mereka.

Salah satu strategi paling konkret yang muncul sebagai respons atas ketidakpastian tersebut adalah pembangunan aliansi industri pertahanan lintas negara di benua Eropa. 

Negara-negara kunci seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol kini terlibat aktif dalam proyek raksasa yang bertujuan memperkuat kapasitas militer Eropa secara mandiri atau strategic autonomy. 

Langkah itu bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan dalam program nyata. Contoh paling menonjol dan ambisius adalah FCAS atau Future Combat Air System. 

Itu adalah program pengembangan pesawat tempur generasi keenam dan sistem pertempuran udara masa depan yang dikembangkan secara patungan oleh raksasa industri pertahanan Eropa, yakni Dassault Aviation dari Prancis, Airbus Defence & Space dari Jerman, dan Indra dari Spanyol.

Kehadiran FCAS bukan sekadar proyek pengembangan teknologi kedirgantaraan belaka. Ia adalah simbol kuat dari konsolidasi industri pertahanan Eropa yang ingin melepaskan diri dari ketergantungan teknologi Amerika Serikat. 

Sumber: