Sayang, Prabowo Tidak Datang

Kalau Prabowo mau, pertemuan itu bisa digeser seteleh menghadiri HPN di Serang, yang jaraknya hanya satu setengah jam perjalanan dari Jakarta.

Namun, Prabowo lebih mementingkan acara lain. Dan, itulah prioritas Prabowo terhadap pers. Hubungan Prabowo tidak selalu harmonis dengan media. Mungkin lebih tepat digambarkan sebagai ”love-hate relations”. Benci tapi rindu. Namun, lebih banyak bencinya daripada rindunya.

BACA JUGA:Cantrik Prabowo

BACA JUGA:Prabowo Rangkul Oposan Era Soeharto

Akhir-akhir ini Prabowo lebih sering mengundang kelompok-kelompok masyakarat ke istana atau ke Hambalang. Forum pemred, yang dianggap representasi media di Indonesia, pernah diundang ke Hambalang. Nmaun, mungkin Prabowo tidak terlalu puas karena media konvensional masih banyak yang kritis terhadap kebijakan-kebijakannya.

Mungkin juga Prabowo menganggap media konvensional sudah kehilangan peran sentralnya sebagai sumber informasi. Para aktivis pers sudah lama menyadari hal itu. Media sosial sudah menggeser media konvensional sebagai sumber informasi. 

Kasus banjir bandang di Sumatera beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu bukti pergeseran mendasar pola konsumsi masyarakat terhadap media.

BACA JUGA:Abolisi, Amnesti, dan Hat-trick Prabowo

BACA JUGA:Prabowo Perintahkan Tulis Ulang Sejarah Indonesia: History atau His Story?

Tetapi, para pembisik harus diyakinkan supaya bisa meyakinkan presiden bahwa isu pers nasional harus menjadi prioritas. Saat ini isu strategis yang menjadi agenda utama pers Indonesia adalah ancaman platform digital yang seolah menjadi malaikat maut.

Platform digital, Google dan kawan-kawan, digambarkan sebagai raksasa yang sangat perkasa dan digdaya, sedangkan media massa digambarkan sebagai kurcaci yang lemah tanpa daya. Posisi yang tidak seimbang itu menjadikan media massa sebagai korban bulan-bulanan platform digital.

Isu itu seolah menyempit hanya sebagai isu yang dihadapi media massa. Isu besar kedaulatan digital tidak pernah menjadi isu nasional yang sampai ke telinga presiden. Mungkin tidak berlebihan kalau disimpulkan bahwa pers nasional kalah prioritas ketimbang masalah genting nasional.

BACA JUGA:Impor Bebas ala Prabowo

BACA JUGA:Prabowo Adalah (Bukan) Kita

Kedaulatan digital menjadi isu yang masih marginal dan periferial alias pinggiran. Belum pernah ada politisi atau partai politik yang membicarakan agenda itu. Satu-satunya yang paling getol adalah Ridho Rahmadi, ketua Partai Ummat. 

Sumber: