Komunikasi Simbiotik dan Kedaulatan Buruh di Era Digital
ILUSTRASI Komunikasi Simbiotik dan Kedaulatan Buruh di Era Digital.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway -
PANGGUNG May Day di Monas pada 1 Mei 2026 bukan sekadar ritual tahunan kalender perburuhan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah sekitar 400.000 buruh, dengan pidato yang berapi-api terkait keberpihakan negara, menandai sebuah pergeseran paradigma dalam pola hubungan antara penguasa dan rakyat.
Secara teoretis, apa yang dipraktikkan presiden adalah bentuk nyata dari komunikasi politik simbiotik. Hal itu selaras dengan pemikiran Dan Nimmo (1978) yang melihat adanya kaitan simbiotik, yakni identitas politik seorang pemimpin diperkuat oleh respons publik, dan sebaliknya, kebutuhan publik terartikulasi melalui retorika sang pemimpin.
Dalam konsep itu, komunikasi tidak lagi bersifat linier (instruktif dari atas ke bawah), tetapi sebuah pertukaran energi dan pesan yang saling menghidupi. Kehadiran fisik presiden di tengah massa adalah bentuk immediacy behavior, sebuah perilaku komunikasi yang memangkas jarak psikologis dan spasial.
Dengan meniadakan ”menara gading” kekuasaan, Presiden Prabowo mencoba membangun kepercayaan publik (public trust) melalui pendekatan yang lebih inklusif. Di sini komunikasi politik bukan lagi soal transmisi pesan, melainkan soal kehadiran yang dirasakan.
BACA JUGA:Menagih Janji Kemerdekaan: Ketika Buruh Masih Terjebak 'Penjajahan' Kontrak Kerja
BACA JUGA:Refleksi Hari Buruh: Memaknai Hidup Layak di Tengah Gaji UMR
Namun, di balik kehangatan komunikasi simbiotik, terdapat substansi berat yang menanti pembuktian: delapan janji politik yang menjadi ”kontrak sosial” baru bagi masa depan ketenagakerjaan di Indonesia.
Menjinakkan ”Hantu” Ekonomi Digital
Satu dari delapan janji yang menyita perhatian adalah komitmen perlindungan buruh dari dampak ekonomi digital. Di kalangan serikat pekerja, narasi itu sering kali memicu keresahan, seolah-olah kemajuan teknologi dan penetrasi ekonomi digital adalah ancaman terhadap lapangan kerja konvensional.
Padahal, jika kita telaah lebih jernih, ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan sejarah, sebuah arus yang tidak mungkin dilawan, tetapi harus diarahkan.
Keresahan berbagai pihak terhadap digitalisasi sering kali berakar pada fobia teknologi. Ada kecenderungan untuk melihat algoritma, kecerdasan buatan, atau platform digital sebagai ancaman eksistensial.
BACA JUGA:Hari Buruh dan Tantangan Produktivitas Tenaga Kerja RI
BACA JUGA:Nasib Buruh Kini: Berbenah atau Kalah
Namun, ketakutan yang berlebihan justru akan membelenggu produktivitas bangsa. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan kehidupan dan mengakselerasi perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: