Military Capitalism: Saat Kapitalisme Disuruh Baris-berbaris

ADA lelucon lama tentang ekonomi. Kalau harga cabai naik, salah cuaca. Kalau harga beras naik, salah distribusi. Kalau harga emas naik, itu pertanda ketidakpastian global. Kalau semuanya naik bersamaan? Biasanya rakyat diminta tetap optimistis. Sampai tagihan datang. 

Meski akhir-akhir ini anomali kapitalisme makin banyak, yakni kurs melambung, daya beli melemah, kelas menengah tergerus, PHK bermunculan, defisit fiskal menghantui, dan harga kebutuhan pokok makin sulit diajak kompromi, pasar tetap bergerak. 

Investor tetap datang dan pergi. Bursa saham masih berdenyut. Kredit perbankan masih mengalir. Bagaimanapun, negara ini masih percaya bahwa pasar dan kapital akan selalu menemukan jalannya sendiri. Negara ini masih kapitalis.

Mesin ekonomi terlihat hidup. Namun, mesin yang hidup belum tentu sehat. Mobil dengan lampu indikator merah pun masih bisa melaju. Sampai mogok di tengah jalan. Ekonomi memang kadang bekerja seperti itu. Dari luar terlihat normal. Dari dalam, ada bunyi-bunyi aneh. Belakangan bunyi itu terdengar kian keras.

BACA JUGA:Kapitalisme Ekonomi dalam Konteks Keindonesiaan: Telaah Praktik Kapitalisme di Era Prabowo Subianto

BACA JUGA:Tirani Stimulasi, Kapitalisme Atensi, dan Matinya Detik Kosong

Tidak hanya dari angka. Tetapi, juga dari cara negara berpikir. Ada perubahan yang berjalan pelan, nyaris senyap. Cara negara mengelola ekonomi terasa makin komando. Lebih terpusat. Lebih hierarkis. Lebih mirip briefing pagi daripada rapat kebijakan. 

Barangkali hal itu tidak mengejutkan. Presiden Prabowo Subianto datang dari dunia militer. Dunia yang tidak terlalu akrab dengan kalimat, ”mari didiskusikan lagi.” Dunia yang lebih akrab dengan dua kata: siap, laksanakan. Itu bukan celaan. Itu kultur. Masalah muncul ketika kultur komando merembes ke tata kelola ekonomi. Ekonomi bukan barak. Tetapi, kadang mulai diperlakukan seperti barak.

Dalam literatur ekonomi politik, ada istilah menarik: military capitalism. Istilah itu memang tidak selalu muncul sebagai konsep tunggal yang mapan, tetapi genealogi pemikirannya cukup panjang. Salah satu akar awalnya dapat ditelusuri pada karya Rosa Luxemburg dalam The Accumulation of Capital (1913). 

Luxemburg melihat militarisme bukan semata urusan perang dan pertahanan, melainkan juga instrumen ekspansi kapitalisme. Belanja militer, kolonialisme, dan perang berfungsi menjaga sirkulasi akumulasi modal.

BACA JUGA:Danantara dan Kopdes: Taruhan Besar Prabowo Melawan Kapitalisme Pasar

BACA JUGA:Prabowo Ingin Perjuangkan Keadilan Ekonomi, Bukan Kapitalisme

Gagasan itu kemudian berkembang dalam analisis elite kekuasaan oleh C. Wright Mills melalui bukunya, The Power Elite (1956). Mills menunjukkan bahwa elite militer, elite korporasi, dan elite politik tidak bekerja secara terpisah. Mereka saling bertaut dalam jaringan kepentingan yang padat.

Peringatan paling terkenal datang dari Dwight D. Eisenhower dalam pidato perpisahannya pada 1961. Ia memperkenalkan istilah military-industrial complex, yaitu relasi yang terlalu intim antara institusi keamanan, industri persenjataan, dan kekuasaan politik. Eisenhower khawatir relasi semacam itu dapat mengancam demokrasi.

Sumber: