Menjembatani Kampus dan Industri: Dari Link and Match Menuju Co-Creation

ADALAH sebuah keniscayaan jika ada yang mempertanyakan, ”mengapa ijazah yang lebih tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kelancaran mendapatkan pekerjaan?” Pertanyaan itu bukan sekadar keluhan, melainkan juga gejala struktural yang perlu mendapat perhatian khusus.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Mei 2026, dari sekitar 7,22 juta penduduk yang menganggur di Indonesia, lebih dari satu juta orang atau sekitar 14,31 persen adalah lulusan diploma 4, sarjana, magister, hingga doktor. 

Ketidaksesuaian antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan dunia usaha dan industri (skill mismatch) menjadi salah satu persoalan klasik di balik tingginya angka pengangguran terdidik tersebut. 

Terkait isu di atas, pada 9 September lalu, Kemenko PMK menyelenggarakan focus group discussion dengan mengundang perwakilan dari lembaga pendidikan (sisi supply), perwakilan industri (sisi demand), dan perwakilan dari pembuat kebijakan (sisi bridge dan governance).

BACA JUGA:Urgensi Kuliah Gratis: Mencegah Korupsi dari Pintu Kampus

BACA JUGA:Kampus dan Dunia yang Berubah Cepat: Saatnya Perguruan Tinggi Berbenah

Akar Masalah Kesenjangan Kompetensi

Secara faktual, jika dilihat dari porsi terbesar penganggur berdasar jenjang pendidikan, lulusan sekolah menengah atas (SMA) adalah yang paling banyak jumlahnya. 

Namun, bila dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) –yakni peluang seseorang menganggur di antara angkatan kerja pada jenjang pendidikannya masing-masing– lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) justru menempati posisi tertinggi, melampaui lulusan SMA maupun perguruan tinggi.

Itu menjadi catatan penting. Persoalan kesenjangan kompetensi tidak hanya milik pendidikan tinggi, tetapi juga membentang dari SMK hingga jenjang doktoral. Artinya, akar masalahnya bukan pada jenis atau jenjang pendidikan tertentu, melainkan pada cara ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi kita dirancang dan dijalankan.

Setidaknya, ada tiga lapis persoalan yang saling mengunci. Pertama, adaptasi kurikulum di banyak satuan pendidikan dan lembaga pelatihan belum cukup cepat menangkap perubahan kebutuhan industri. Kedua, belum semua dunia usaha terbuka dalam mengartikulasikan profil kompetensi dan jalur rekrutmen yang dibutuhkan. 

BACA JUGA:Senja Kala Aktivisme Kampus

BACA JUGA:Universitas Mengajar Kepemimpinan, tetapi ’Kampus Kehidupan’ yang Mencetak Pemimpin

Akibatnya, lembaga pendidikan kerap menyusun kurikulum berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan data permintaan tenaga kerja yang spesifik dan aktual. Ketiga, tata kelola atau governance masih terfragmentasi antar kementerian/lembaga, mulai sistem informasi pasar kerja, mekanisme sertifikasi kompetensi, hingga insentif bagi industri yang bersedia terlibat dalam pendidikan vokasi.

Sumber: