Anti-Intelektualisme

Anti-intelektualisme dalam konteks penguasa negara-bangsa era sekarang bukanlah sekadar sikap tidak suka orang pintar. Tapi, lebih tepat jika dipahamkan sebagai kecenderungan politik untuk merendahkan, mendelegitimasi, atau menundukkan otoritas pengetahuan –ilmuwan, akademisi, profesional, institusi epistemik, data– ketika pengetahuan tersebut dianggap menghambat kepentingan atau narasi kekuasaan.

Dalam ungkapan yang lebih lugas, penguasa negara-bangsa secara berencana meminggirkan intelektualitas, meniadakan analisis berbasis data, dan menafikan pemikiran kritis demi menggantikannya dengan narasi tunggal yang didikte oleh kalkulasi kekuasaan jangka pendek. 

Dalam struktur negara-bangsa yang demokratis, sesungguhnyalah intelektualisme dan pemikiran kritis berfungsi sebagai rem dan penyeimbang informal. Ketika penguasa melumpuhkan kredibilitas kaum intelektual, otoritas kebenaran bergeser dari prinsip rasionalitas empiris ke absolutisme kekuasaan.

BACA JUGA:Mendidik Intelektual Beradab: Mengapa Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Masih Penting?

BACA JUGA:Mengenang Khazanah Intelektualisme Buya Syafii

Penyebab utama anti-intelektualiame penguasa adalah kebutuhan mempertahankan dan memperluas kekuasaan dengan mengendalikan sumber legitimasi pengetahuan. Anggapannya, mematikan nalar kritis akan mempermudah penguasa negara-bangsa untuk meloloskan kebijakan berisiko tinggi dengan tanpa hambatan penolakan rasional, tanpa kritik etik, dan tanpa tuntutan transparansi.

Perlu diketahui, penguasa negara-bangsa yang anti-intelektualisme biasanya memiliki karakteristik yang spesifik. 

Karakteristik yang mencolok adalah kesukaan mengganti evidence dengan common sense politik. Dalam hal ini, penguasa negara-bangsa lebih sering mengonstruksi kebenaran melalui intuisi, emosi, dan klaim akal sehat daripada melalui bukti dan proses verifikasi faktual. 

Karakteristik mencolok lainnya adalah merasa riang jika bisa mendelegitimasi otoritas epistemik independen. Dalam hal ini, kaum intelektual diposisikan sebagai bagian dari elite yang tidak dipercaya oleh penguasa. Ini bukan sekadar kritik terhadap satu pendapat intelektual. Tapi, dapat berkembang menjadi penolakan terhadap otoritas keahlian sebagai kategori.

BACA JUGA:Kepemimpinan Digital dan Intelektual di Era Teknologi Informasi

BACA JUGA:Runtuhnya Intelektualitas NKRI

Selanjutnya, karakteristik yang juga mencolok adalah membangun ekosistem pengetahuan alternatif yang loyal kepada kekuasaan. Biasanya senyampang otoritas pengetahuan dilemahkan, muncul kecenderungan menggantinya dengan sumber informasi, institusi, atau intelektual yang lebih sesuai dengan narasi penguasa.

Jika anti-intelektualisme penguasa itu terus berlanjut, risiko terburuk bagi negara-bangsa adalah hilangnya kapasitas adaptif untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Sebab, kebijakan lebih banyak dirancang atas dasar intuisi, kepentingan elektoral, dan kepentingan oligarki. Keseluruhan rancangan itu niscaya akan berujung pada kegagalan sistemik negara-bangsa.

Sedangkan risiko politik terburuk bagi penguasa itu sendiri akibat mengabaikan pengetahuan dan analisis tepercaya dari para intelektual, maka niscaya penguasa tak lagi memiliki buffer intelektual teknis untuk berlindung. 

Sumber: