Lebih lanjut, Theo mengatakan konsep smart defense yang tengah diteliti ini, dirumuskan dalam tiga masalah.
Pertama, tentang makna dan kriteria smart defense Indonesia yang cocok untuk dipakai di wilayah IKN. Kedua, mengenai model smart defense itu sendiri. Serta ketiga, mengenai strategi penerapan smart defense Indonesia di IKN.
BACA JUGA:Menpanrb: PNS Penghuni IKN Wajib Berakhlak dan Menguasai Literasi Digital
“Walaupun pengertian smart defense ini sudah ada di Perpres dan Keputusan Menhan, kami di sini sifatnya bukan memberikan smart defense tandingan. Tapi kami mencoba menyempurnakan apa yang sudah disusun atau dirumuskan oleh Kemenhan, yang nantinya dituangkan dalam naskah kebijakan, untuk diserahkan kepada stakeholder terkait,” paparnya.
Ia juga menjelaskan, penelitian kali ini hanya meliputi pertimbangan ancaman militer, dan tidak termasuk ancaman non-militer, ancaman hibrida, dan ancaman pandemi. (*)