BACA JUGA:Prabowo Izinkan Sritex Tetap Beroperasi meski Sudah Pailit, Utang Bank Tembus Rp 12,27 Triliun
Panduannya cuma dua: mendukung kebijakan yang sesuai dan memberikan kontrol jika kebijakan pemerintah melanggar koridor konstitusi.
Bahkan, anggota Komisi II DPR itu memastikan bentuk pengawasan PDI Perjuangan akan diberikan melalui parlemen.
Mengingat, PDI Perjuangan juga punya kursi terbanyak di parlemen. Maka mereka akan menjalankan fungsi strategis sebagai pengawas kebijakan pemerintah.
Semua bentuk dukungan dan kritikan akan disalurkan lewat fungsi pengawasan dan fungsi legislasi di DPR.
BACA JUGA:Kejar Misi Swasembada Energi,Prabowo Ingin Subsidi Sasar Perorangan
Menurut Aria, dengan tidak adanya kader PDI Perjuangan di dalam kabinet Prabowo, pengawasan terhadap pemerintahan bisa lebih objektif.
“Ke depannya fungsi pengawasan PDIP di DPR benar-benar pada posisi politik partai. Tapi, ya, tidak asal beda saja dari kebijakan pemerintah,” katanya.
Kini, lanjut Aria, integritas para menteri di Kabinet Merah Putih menjadi salah satu perhatian dan sorotan bagi PDI Perjuangan.
Ia memastikan 110 kader yang duduk di Senayan bakal mengawasi secara detail terhadap setiap kementerian.
Sementara itu, Surya Paloh mengungkap isi pertemuan tujuh pimpinan parpol dengan Prabowo.
Pertemuan itu berlangsung cukup cair dalam komunikasi yang saling membesarkan hati satu sama lain.
Menurutnya, itu karena banyak tugas-tugas besar yang akan segera dilaksanakan sebagai koalisi kebijakan pemerintah.
Salah satu yang ditawarkan Prabowo adalah pertemuan secara rutin yang bisa dilakukan antara seluruh ketua umum partai-partai koalisi pendukung. Prabowo ingin komunikasi dengan pimpinan partai dapat terjalin intens.
BACA JUGA:Prabowo Akan Deklarasikan Gerakan Solidaritas Nasional pada 2 November 2024