Korea Selatan, sebagai salah satu negara demokrasi terkemuka di Asia, diharapkan mampu menyelesaikan tantangan politiknya tanpa kembali ke masa kelam hukum militer.
Dengan menyoroti isu ini, masyarakat internasional diingatkan akan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi hak-hak dasar warga.
Dialog dan kompromi adalah kunci untuk menjaga stabilitas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.
BACA JUGA:Waspada, Korea Selatan Terkena ’’Wabah Penusukan Massal’’
BACA JUGA:Anggota DPR Korea Minta BTS Tampil di Penutupan Jambore, ARMY: Enak Aja!
*) Mahasiswa MBKM Prodi Sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya peserta magang di Harian Disway.