HARIAN DISWAY - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi langkah besar dalam memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi.
Namun, tanpa adanya ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keluhan, kualitas program ini bisa terjebak dalam stagnasi.
Akademi Perlindungan Anak dalam sebuah webinar menegaskan pentingnya mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan.
Tentu, agar setiap anak di sekolah merasa didengar dan dihargai hak partisipasinya.
BACA JUGA:Kepala BGN: Belalang atau Ulat Sagu Bisa Jadi Opsi Protein Makan Bergizi Gratis
BACA JUGA:Pemerintah Sudah Layani Makan Bergizi Gratis untuk SLB: Ahli Gizi Memperhatikan Setiap Menu
Selain itu, mekanisme penanganan keluhan juga perlu diciptakan yakni untuk mendengarkan dan mengatasi masalah serta keluhan spesifik yang dialami oleh anak dalam program MBG.
Penyelenggara juga memerlukan effort dalam menghadapi kondisi-kondisi anak yang khusus seperti alergi atau keracunan.
“Jadi harus ada mekanisme penanganan keluhan. Misalnya, yang sempat viral, seorang anak dari influencer mengeluh lauknya kurang enak,” kata Sylvana, salah seorang narasumber dalam wbinar tersebut, dikutip Minggu, 2 Februari 2025.
Secara kultural maupun secara struktural menempatkan, memosisikan, dan memperlakukan anak sebagai manusia yang memiliki hak asasi.
Hal itu bisa memastikan anak memberikan pendapat dan menyampaikan keluhannya guna perbaikan program.
“Dalam Konvesi Hak Anak (KHA) diakui secara internasional. Hak untuk berpartisipasi dijabarkan dalam beberapa butir pengakuan dan diperhitungkan untuk menjadi bagian dari keputusan publik,” tambahnya.
BACA JUGA:KPAI Sebut Deddy Corbuzier Lakukan Kekerasan Psikologis saat Komentari Keluhan Anak soal MBG
BACA JUGA:Mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin Sebut Penggunaan Zakat Untuk Makan Bergizi Gratis Tidak Etis
KPAI tentu akan bekerja sama dengan KPPA sebagai leading institution dengan tugas pengaruh setamaan hak anak serta bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan hak partisipasi terpenuhi.
Untuk melakukan pemenuhan terhadap anak, program harus memiliki akuntabilitas yang cukup tinggi.
Ruang partisipasi harus terbuka, umpan balik tersebut bisa dijadikan masukan oleh negara agar bisa berjalan lebih baik dan juga sebagai upaya ruang bagi pandangan anak terhadap program tersebut.
*) Mahasiswa magang dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya