Haris juga menyebut daerah-daerah yang paling cepat menyelesaikan pembentukan Posbankum, termasuk Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Gresik.
“Tidak ada lagi satu pun desa atau kelurahan di Jawa Timur yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum dasar,” ujarnya.
Setelah peresmian itu, Jawa Timur kini tercatat memiliki 16.988 paralegal Posbankum. Sebagian telah menjalani pelatihan intensif, termasuk 229 paralegal terlatih dan 117 kepala desa maupun lurah yang telah berstatus sebagai Non Litigation Peacemaker (NLP).
Pelatihan tersebut digelar untuk memastikan Posbankum tidak hanya hadir sebagai formalitas administratif, tetapi benar-benar memberikan layanan hukum yang profesional, responsif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa kehadiran Posbankum di seluruh desa dan kelurahan merupakan bagian penting dalam memperkuat fondasi keadilan. Terutama di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan demografi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Siapkan Surabaya Jadi Kota Inovasi dan Sentra Kekayaan Intelektual Nasional
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Siap Kawal Implementasi KUHP Nasional Mulai 2026
Khofifah menegaskan bahwa keadilan tidak boleh hanya hadir di kota besar, dan perlindungan hukum tidak boleh menjadi hak eksklusif bagi sebagian warga saja.
Dia pun menyoroti pentingnya keberadaan peacemaker dan paralegal sebagai penjaga harmoni sosial, terutama karena banyak persoalan hukum berakar dari interaksi di tingkat desa dan kelurahan.
Keberhasilan Jawa Timur merampungkan Posbankum di seluruh wilayahnya dinilai sebagai hasil sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat desa, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat sipil.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto Pimpin MKNW Jatim, Janjikan Penegakan Etik Tanpa Kompromi
Kanwil Kemenkum Jawa Timur memastikan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan agar Posbankum tetap mampu menjadi pusat edukasi, konsultasi, dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses masyarakat.
Dengan peresmian Posbankum di 8.494 desa dan kelurahan serta dimulainya pelatihan peacemaker dan paralegal, Jawa Timur meneguhkan diri sebagai provinsi pelopor pemerataan akses keadilan.
Capaian ini diharapkan menjadi model nasional dalam memperkuat negara hukum hingga ke tingkat yang paling dekat dengan rakyat. (*)