26 Ribu Lulusan SD Tak Bisa ke SMPN, Ini Intervensi Pemkot Surabaya ke SMP Swasta

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Kuota Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN Negeri Surabaya cuma 18.800 bangku. Sedangkan jumlah pendaftarnya mencapai 45.283 peserta. SMP Swasta pun jadi tumpuan penyelenggaraan pendidikan di Surabaya.

Masalahnya, masih banyak SMP swasta yang sarana dan prasarananya kurang memadai. Bisa dibilang masih jauh ketimbang SMP Negeri yang dikelola penuh oleh Pemkot Surabaya.

“Penambahan SMP Negeri sepertinya belum ada. Maka, sinergi pemkot dan SMP swasta harus kuat,” kata Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto, Rabu 15 Juni 2022. SMP swasta juga menerima siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Semua biaya sekolah siswa tak mampu tersebut ditanggung oleh pemkot. Karena kuota SMPN minim, sebagian besar siswa MBR ditempatkan di SMP swasta.

Herlina berharap pemkot mulai memperhatikan kualitas sekolah swasta. Bantuan berupa pembangunan gedung hingga sarana-prasarana bisa diberikan. “Tahun ini porsi anggaran dinas pendidikan (dispendik) mencapai Rp 2,17 triliun,” kata politisi Demokrat itu.

Anggaran pembangunan yang dulu ditempatkan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya dialihkan ke dispendik. Karena itulah porsi anggaran dispendik bisa naik nyaris dua kali lipat pada 2022.

Lima hingga empat tahun lalu SMP swasta terkesan ditinggalkan. Jumlah murid yang diterima di SMP Negeri melebihi kuota. Kelas yang idealnya diisi 32 siswa, ternyata diisi hingga 40 lebih. Bahkan ada SMP negeri yang kelasnya diisi 42 siswa.

Kondisi itu membuat beberapa sekolah swasta kekurangan murid. Sudah banyak sekolah yang bubar gara-gara jumlah siswanya menurun setiap PPDB.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi punya program yang sejalan dengan saran Herlina. Ia tidak memungkiri, bahwa masih terdapat wali murid atau orang tua siswa yang khawatir jika anak-anak mereka tidak bisa diterima di SMP Negeri.

Mereka khawatir kualitas SMP swasta tidak bisa sebaik SMPN. “SMP Negeri memang terbatas jumlahnya, tidak mungkin semua anak bisa masuk. Maka, saya menyampaikan bahwa SMP Negeri maupun swasta tidak berbeda dan memiliki kualitas yang sama,” ujar Eri.

Akan ada intervensi dari pemkot agar kualitas SMP swasta dan negeri setara. Jika SMPN punya laboratorium, maka SMP swasta juga harus memiliki fasilitas yang sama.

“Yang harus kita buat adalah standar pelayanan minimal. Hal ini sudah kita koordinasikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta. Yakni, bagaimana sekolah swasta bisa ditingkatkan kualitasnya dan kebutuhannya, sama dengan sekolah negeri,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.

Namun, sekolah swasta yang baru berdiri diminta tidak menggantungkan anggaran dari pemkot. Jika mereka berkomitmen mendirikan lembaga pendidikan baru, maka pondasi keuangan sekolah harus kuat. “Kita juga harus sepakat, bahwa sekolah swasta yang baru berdiri jangan tiba-tiba meminta bantuan,” pinta Eri.

Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo menyambut baik kebijakan Eri tersebut. Ia optimis akan ada perubahan dan perbaikan SMP swasta. Itu ditandai dengan jumlah pendaftar PPDB tahun lalu yang mulai meningkat. 

Sumber: