Anggaran untuk Transportasi Publik di Surabaya Masih Minim

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pemanfaatan transportasi publik di Kota Surabaya masih sangat minim. Hasil survei terakhir World Resources Institute menunjukkan pemanfaatan transportasi publik hanya 4 persen. Itu pun terhitung ojek dan taksi online.

Padahal, Pemkot Surabaya sudah menyediakan beberapa transportasi alternatif. Yakni Suroboyo Bus dan Trans Semanggi Surabaya. Namun, keduanya masih belum bisa mengalihkan publik dari kendaraan pribadi. ”Sekitar 80 persen jalanan Surabaya didominasi pengguna sepeda motor,” kata Co-Founder Transport for Surabaya (TFS) Aditya C Janottama kepada Harian Disway, Jumat, 26 Agustus 2022. 

BACA JUGA:Semua Ojol Harus Ikut Demo di Surabaya, Bawa Penumpang Lepas Jaket

Terutama Suroboyo Bus yang beroperasi sejak April 2018. Jumlah penumpang tak ada peningkatan yang terlalu signifikan. Hanya sanggup mengangkut sekitar 4 juta penumpang selama 51 bulan. 

Sementara Trans Semanggi Surabaya cukup lumayan. Sejak mengaspal pada 1 Februari lalu, jumlah penumpang yang diangkut mencapai 3 juta orang. Itu karena rute yang tersedia cukup cocok dengan kebutuhan warga. Akses timur dan barat banyak diminati.

Maka perlu adanya penambahan rute sekaligus armada. Agar transportasi publik di Surabaya bisa diandalkan untuk mobilitas sehari-hari. Aksesnya harus dibuat dekat dengan area publik.

Penumpang antre naik Suroboyo Bus.-BOY SLAMET-Harian disway-

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya berencana menambah armada Suroboyo Bus. Jumlah yang diusulkan sebanyak 12 unit. Anggarannya mencapai sekitar Rp 40 miliar dan dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2022.

Namun, usulan itu rupanya terhambat. Itu setelah adanya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023. Anggaran di sektor transportasi sangat minim. 

Nilainya terhitung kecil meski naik. Yakni dari Rp 70 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp 78 miliar. “Itu pun pasti nggak semua buat transportasi publik. Nilainya jauh dengan kota besar lain. Misalnya, Kota Semarang yang berani menganggarkan sekitar Rp 100 miliar untuk transportasi publik pada tahun ini,” ungkap Aditya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati pun berpendapat senada. Dia menilai jumlah anggaran itu masih nanggung. Padahal, sektor transportasi yang bagus bisa ikut menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

”Meskipun itu bukan tujuan utamanya, ya. Tapi, memang ini cukup mendesak,” katanyi. Aning akan meminta Pemkot Surabaya mengkaji ulang. Tentu dengan data-data yang sudah ada. Salah satunya diperkuat dengan jumlah penumpang Suroboyo Bus yang masih sangat sedikit.

Penambahan jumlah armada Suroboyo Bus harus disegerakan. Agar jumlah rutenya juga bertambah. Dengan begitu, pola mobilitas warga menggunakan transportasi publik bisa terbentuk. Sehingga kemacetan pun bisa dikurangi.

”Apalagi sampai saat ini regulasi pembatasan kendaraan belum jalan. Raperdanya masih proses,” terangnyi. Setidaknya, kata Aning, Surabaya butuh 11 rute. Sementara sejauh ini masih satu rute yang tersedia.

Sumber: