Penetepan Capres-Cawapres: Suhu Panas Efek MKMK

BACA JUGA: Narasi Dinasti Politik dan Polemik MK Dinilai Menjadi Upaya Penjegalan Gibran

BACA JUGA: Gibran Bisa Amankan Suara Prabowo di Jatim Karena Faktor Ini...

Ini pasti efek putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pimpinan Jimly Asshiddiqie beberapa hari lalu. Putusan soal batas usia capres-cawapres yang menguntungkan Gibran sehingga bisa dicalonkan mendampingi Prabowo. MKMK memutuskan, para hakim yang memutuskan itu (ada Ketua MK Anwar Usman yang adik ipar Presiden |Jokowi) melanggar etik berat.

Masyarakat berharap, MKMK memutuskan membatalkan putusan MK yang menguntungkan Gibran itu. Namun, ternyata MKMK cuma mengadili para hakimnya. Tidak berwenang pada putusan MK.

Itu sebenarnya masalah serius. Hakimnya diputuskan melanggar etik berat, semestinya putusannya disidangkan ulang atau dibatalkan. Tapi, sesuai konstitusi, MKMK tidak berwenang mengadili putusan MK.

BACA JUGA: Gerindra: Prabowo-Gibran Sudah Final!

BACA JUGA: Daftar Konglomerat yang Masuk TKN Prabowo-Gibran, Kekayaannya Puluhan Triliun

Soal itu sampai membuat para menteri dari PDIP berniat mundur dan sudah disampaikan para menteri ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu dikatakan politikus PDIP Deddy Sitorus kepada wartawan Sabtu, 11 November 2023.

”Ketika beberapa menteri PDIP datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu Mega bilang, menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat.”

Dilanjut Deddy, menirukan Mega: ”Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden.” 

Menurut Mega, PDIP menyilakan Presiden Jokowi menarik menteri-menteri PDIP dari kabinet apabila dianggap tak lagi dibutuhkan lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya.

BACA JUGA: Megawati Singgung Manipulasi Hukum di MK, TKN Prabowo-Gibran: Pertandingan Belum Dimulai

BACA JUGA:Jokowi Terbang ke AS, Sampaikan Pesan OKI soal Palestina ke Biden

Dilanjut: ”Tapi, kami PDIP tidak akan menarik para menteri karena mereka menjadi menteri adalah penugasan dan itu diperjuangkan (dulu mereka mendukung Jokowi), bukan seperti yang lain, yang tiba-tiba datang dan mendapatkan jabatan.”

Harapan Deddy bahwa Jokowi memecat para menteri dari PDIP tidak mungkin terjadi. Juga, mustahil Mega mengizinkan para menteri PDIP mundur dari kabinet. Sebab, kalau satu dari dua itu dilakukan, bisa sangat heboh Indonesia. Reaksi publik tak terkirakan. Bahkan bisa chaos. 

Sumber: